Comscore Tracker

Babak Belur Industri Perikanan Dihajar COVID-19

Usaha ikan tangkap terhambat jalur distribusi bahan baku

Jakarta, IDN Times - Wabah COVID-19 menyebabkan menurunnya permintaan hasil ikan tangkap dari luar negeri sebanyak 30-40 persen. Selain itu, gudang penyimpanan juga penuh sehingga membuat perusahaan mengurangi suplai bahan baku.

"Pembatasan transportasi dan pekerja di pabrik mengurangi kapasitas penyerapan ikan dari nelayan dan juga pengurangan output produksi sekitar 10 persen," ungkap Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan seperti dikutip dari Antara, Senin (11/5).

1. Dampak COVID-19 terasa dari hulu hingga hilir

Babak Belur Industri Perikanan Dihajar COVID-19Ilustrasi hasil perdagangan perikanan (Dok. KKP)

Baca Juga: Dampak COVID-19, Nelayan Perempuan di Pantura Jateng Terbelit Utang

Menurut Abdi, dampak COVID-19 di industri perikanan tangkap terasa dari hulu hingga hilir. "Walaupun dengan skala yang berbeda-beda, tapi dampaknya makin nyata dan upaya penanganan mesti dilakukan secara strategis dan terukur oleh pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan, industri perikanan tangkap harus mendapat perhatian. Sebab, aktivitas industri perikanan tangkap mampu menyerap tenaga kerja dan melakukan pembelian hasil tangkapan nelayan kecil.

"Supply chain-nya berkaitan dengan penyerapan hasil tangkap dan penyerapan pekerja perikanan sehingga stabilitas industri perikanan mesti juga menjadi fokus pemerintah," kata Abdi.

2. Usaha ikan tangkap terhambat jalur distribusi bahan baku

Babak Belur Industri Perikanan Dihajar COVID-19Ilustrasi hasil perdagangan perikanan (Dok. KKP)

Ketua Asosiasi Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari mengatakan, saat ini industri perikanan tangkap mengalami tekanan lantaran kesulitan dalam pengiriman bahan baku baik melalui transportasi laut, udara, dan juga domestik serta luar negeri. Selain itu, nelayan juga mengurangi waktu melaut dikarenakan pembatasan di pelabuhan (karantina sebelum bersandar) dan kurangnya penyerapan dari pabrik pengolahan.

"Selain penyerapan pasar dalam negeri dan ekspor yang menurun, usaha kami terhambat pada jalur distribusi bahan baku yang terbatas karena adanya kebijakan pembatasan pergerakan orang oleh pemerintah," kata Janti.

3. Sektor hospitality paling terpukul di tengah pandemik COVID-19

Babak Belur Industri Perikanan Dihajar COVID-19Ilustrasi ( ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

Sementara itu, Indonesia Program Manager International Pole and Line Foundation (IPLNF)  Heri mengatakan, usaha restoran, hotel foodservice mengalami tekanan paling berat seiring permintaan konsumen yang menurun.

"Dibandingkan sektor pengolahan dan ritel, sektor hospitality adalah yang paling terpukul," katanya.

Ia menyarankan masyarakat ikut membantu industri perikanan tangkap dengan membeli produk seafood lokal dan meminta pemerintah agar memberikan bantuan sosial kepada nelayan.

Senior Ocean Consultant Aki Baihaqi menambahkan, saat ini terdapat tiga fenomena pada industri perikanan tangkap yaitu penurunan permintaan produk, oversupply dan anjloknya harga produk perikanan. Ia menyarankan pemerintah segera melakukan pemetaan dampak dan target serta sasaran intervensi pada sektor perikanan.

"Untuk upaya penyelamatan, pilihan intervensi pemerintah bisa dilakukan pada 4 area yaitu transfer cash, sistem resi gudang, memperkuat akses pasar, pemberian insentif dan subsidi kepada pelaku usaha," kata Aki.

4. Penerbitan surat edaran menteri KKP jadi salah satu strategi mengurangi risiko

Babak Belur Industri Perikanan Dihajar COVID-19Ilustrasi hasil perdagangan perikanan (Dok. KKP)

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muh Zulficar Mochtar mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengurangi risiko atau dampak COVID-19 pada sektor perikanan. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alih Muatan pada Kapal Perikanan.

Dalam SE itu menyebutkan kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI dapat mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan, baik yang tercantum dalam SIKPI maupun yang tidak tercantum dalam SIKPI.

"Namun demikian, kelonggaran ini tetap dengan ketentuan bahwa ikan hasil tangkapan tidak boleh dibawa ke luar negeri dan pelaksanaannya bermitra dengan kapal penangkap ikan," kata Zulficar.

KKP, lanjut dia, juga telah mengusulkan perluasan cakupan Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dengan memasukkan kegiatan industri kelautan dan perikanan.

"Target penerima manfaat adalah industri kelautan dan perikanan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia," katanya.

Baca Juga: KKP Siapkan Bansos untuk Nelayan, Apa Saja Bantuannya?

Topic:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya