Teknologi Tunjang Kebijakan Strategis, Kadin Bentuk Blockchain Center

Kualitas perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan

Jakarta, IDN Times - Langkah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membentuk Blockchain Center of Excellence and Education (BCEE) dinilai sangat tepat. Sebab, hal itu sesuai dengan target jangka panjang Indonesia untuk memiliki pusat sains dan teknologi mumpuni untuk menunjang kebijakan strategis pembangunan.

"Kami berharap BCEE juga mampu menghadirkan kerja sama antar para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya Blockchain,” ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka Global Blockchain Summit 2019 and Blockchain Center Of Excellence and Education Launching di Jakarta, Senin (29/7).

1. Pemerintah menyiapkan enam kebijakan strategis

Teknologi Tunjang Kebijakan Strategis, Kadin Bentuk Blockchain CenterIDN Times/Hana Adi Perdana

Bambang menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan enam kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia. Di antaranya, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan.

"Juga mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Kemudian, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam," ungkap Bambang.

Baca Juga: Dubes Indonesia di Tiongkok Singgung Potensi Blockchain untuk Ekonomi

2. Teknologi digital mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Teknologi Tunjang Kebijakan Strategis, Kadin Bentuk Blockchain CenterIDN Times/Indiana Malia

Selain itu, lanjut Bambang, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Kemudian, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up.

“Sebagai institusi perencanaan, Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan," katanya.

3. Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi jadi sasaran kebijakan

Teknologi Tunjang Kebijakan Strategis, Kadin Bentuk Blockchain CenterIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Bambang menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil.

"Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi  juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola,” kata Bambang.

4. Lima subsektor manufaktur jadi prioritas Industri 4.0

Teknologi Tunjang Kebijakan Strategis, Kadin Bentuk Blockchain CenterIDN Times/Indiana Malia

Terkait Industri 4.0, lanjutnya, ada lima subsektor manufaktur yang menjadi prioritas, yakni makanan, tekstil, otomotif, elektronik dan industri kimia. Menurut dia, potensi tersebut menghadapi tantangan keamanan data, informasi, serta distribusi yang efisien dalam sistem desentralisasi yang dapat dijawab Blockchain. 

“Kemampuan Blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Sistem pelacakan akan memperbaiki transparansi dalam rantai produksi dari hulu ke hilir," ungkapnya.

5. Blockchain jadi solusi efisiensi rantai suplai hingga hak kekayaan intelektual

Teknologi Tunjang Kebijakan Strategis, Kadin Bentuk Blockchain CenterIDN Times/Indiana Malia

Menurut Bambang, solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan. Selain itu, manajemen e-commerce dan Hak Kekayaan Intelektual. "Bahkan Blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan yang didukung pengembangan teknologi digital dengan mengarusutamakan bidang tersebut ke Visi Indonesia 2045. Untuk jangka panjang, strategi terkait pengembangan teknologi digital terpusat kepada kolaborasi publik dan swasta, meningkatkan pendidikan tinggi, dan memperbaiki kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi. 

Baca Juga: Asosiasi E-Commerce Ingin Bertemu Kemenkeu Bahas Pajak Digital

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya