Gula Industri Minim, Revisi Permenperin Diminta Perhatikan 3 Hal Ini

2. Impor gula masih dibutuhkan, karena pabrik gula terbatas dan kualitas masih rendah

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Selama ini, lanjut Felippa, kebijakan yang mengharuskan pabrik gula terintegrasi dengan kebun tebu mengalami tantangan, seperti terbatasnya lahan dan rendahnya produktivitas tebu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas lahan tebu berkurang dari 263.000 hektare pada 2014 menjadi 232.900 hektare pada 2019. Sementara, perkebunan besar juga berkurang dari 209.700 hektare jadi 176.800 hektare pada periode yang sama.

"Alhasil, impor gula masih sangat dibutuhkan," kata Felippa.

Sesuai Permenperin Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 3 (2) dan Pasal 5, kata dia, hanya pabrik gula baru dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan, setelah 25 Mei 2020, yang boleh mengimpor gula mentah sebagai bahan baku untuk memproduksi gula rafinasi atau gula kristal putih. Padahal, pada 2018, tercatat sekitar 40 dari 66 pabrik gula berusia di atas 100 tahun, dan hanya enam pabrik yang berusia di bawah 25 tahun.

Pada 2021, menurut Felippa, jumlah pabrik malah menurun menjadi 62 pabrik gula, sebagian mengolah gula konsumsi dan sebagian lagi mengolah gula rafinasi untuk industri. Pemerintah sudah berencana menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk membangun pabrik gula baru. Namun sebagian besar pabrik gula di Indonesia sudah tua. Akibatnya, tidak diizinkan mengimpor bahan baku sesuai Permenperin Nomor 10 Tahun 2017. 

“Revitalisasi pabrik gula sudah lama disuarakan sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja industri gula di Tanah Air. Adanya impor gula juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kualitas gula. Saat ini, kualitas gula di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan industri pengguna gula," kata dia.

Menurut Felippa, kualitas gula lokal harus diperbaiki. Pemerintah perlu lebih lanjut membangun ekosistem riset dan pengembangan dan inovasi teknologi, baik di sisi hulu di perkebunan tebu maupun di pabrik gula, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pabrik gula dalam menghasilkan gula yang berkualitas.

3. Sistem perizinan impor harus dilakukan dengan jelas dan transparan

Pekerja mengemas gula pasir menjadi produk 'Maniskita' di gudang Bulog Medan, Sumatera Utara, Senin (27/4/2020). Perum Bulog Sumatera Utara memiliki stok gula pasir dari pembelian komersil dengan jumlah terbatas atau sekitar 300 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjualnya dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Menurut Felippa, ada beberapa catatan penting di rancangan Permenperin baru yang berpotensi merugikan. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan produksi tebu Indonesia tidak mencukupi kebutuhan industri, revisi Permenperin ini mengusulkan izin impor akan diberikan hanya jika terbukti kebun tebu milik pabrik gula tersebut, mengalami kesulitan atau belum siap.

"Jika disahkan, peraturan ini berisiko memperpanjang dan memperumit proses impor, sehingga kinerja industri terganggu dan suplai gula juga terganggu," ungkapnya.

Hal itu, kata Felippa, dapat mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kenaikan harga gula sering terjadi setiap tahun karena kelangkaan. Harga gula sempat melonjak hingga Rp20 ribu per kilogram pada April 2020. Selain keterlambatan pengeluaran izin impor, syarat ini juga akan sulit diimplementasikan dan malah menimbulkan ruang korupsi, terutama soal pengecekan dan pembuktiannya.

Selain itu, lanjut dia, dalam draf rancangan Permenperin juga tetap membatasi impor hanya boleh dilakukan perusahaan industri gula kristal rafinasi, dan tidak boleh untuk industri pengguna.

"Pembatasan ini menyebabkan industri pengguna jadi tergantung kepada pabrik gula kristal rafinasi, dan menghambat akses industri mamin (makanan dan minuman) ke bahan baku yang sangat diperlukan. Padahal, seharusnya revisi peraturan ini ditujukan untuk memfasilitasi akses industri ke bahan baku," kata Felippa.

Menurut Felippa, rancangan aturan impor bahan baku gula harus diperjelas dan dipermudah. Dalam rancangan Permenperin yang baru, seharusnya izin impor dapat dibuka pada pabrik gula tanpa ketentuan kebun yang gagal. Izin impor juga perlu dibuka kepada industri pengguna gula agar mempermudah akses mereka ke bahan baku.

"Fasilitas ini akan mendukung pertumbuhan industri gula maupun industri pengguna gula yang penting untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Sistem perizinan impor ini juga harus dilakukan dengan jelas dan transparan," kata dia.

Baca Juga: Kisah Waresix Menjawab Tantangan Industri Logistik Indonesia