Industri 4.0, Pemerintah Siapkan Grand Desain Pelatihan Vokasi

2. Pemerintah perlu bersinergi dengan industri

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Bambang mengatakan, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan SDM terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan vokasi berupa penguatan mutu dan akses pelatihan, Kemnaker tetap membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang akan datang.  

“Kita bersinergi dengan industri karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di industri adalah mereka. Makanya, kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," katanya.

Bambang menyebut KPVN berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program.

3. Kolaborasi jadi kunci sistem vokasi yang adaptif

weforum.org

Wakil Ketum Kadin Indonesia Anton J Supit mengatakan, kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja. Hal itu untuk menghadapi pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

“Inti dari RI 4.0 yakni kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha, mesin dengan manusia, apalagi (kolaborasi) sesama pemerintah pusat," kata Anton.

Anton menilai Malaysia maju dalam SDM karena koordinasi pembangunan SDM dipimpin oleh Mahatir Mohammad. Negeri Jiran itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional.

“Di Malaysia jelas pembagian tugas, ada enam kementerian terlibat. Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja (SDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Kementerian SDM (tenaga kerja), bicara pendidikan, leading sector (Kemendikbud), “  katanya.

Karena itu, Anton berpendapat pelatihan vokasi membutuhkan dukungan industri-industri di tanah air. Anton berharap Kemenperin memberikan informasi jobs apa saja yang perlu dilatih oleh Kemnaker dan jobs apa saja yang masuk kurikulum di dalam SMK, dalam hal ini Kemendikbud.

"Kita harapkan kordinasi ini berjalan efektif dan cepat. Waktunya singkat, karena bonus demografi 2030-2035, kita sudah fase menurun. Sudah mendesak kita contoh koordinasi seperti di Malaysia," ujarnya.

4. Dialog sosial dan kemitraan perlu dioptimalkan

IDN Times/Indiana Malia

Direktur UNI Global Union Asia Pasifik, Kun Wardhana mengatakan saat ini masih ada beberapa pekerja yang belum sadar atas kesiapannya menghadapi RI 4.0. Sementara, di sisi lain masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan peranannya oleh serikat pekerja itu sendiri.

“Untuk bisa memanfaatkannya tersebut, kunci keberhasilannya yakni dengan mengoptimalkan dialog sosial dan kolaborasi berupa kemitraan," katanya.

Kun mengungkapkan ada tiga tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam menghadapi transformasi ketenagakerjaan, yaitu awareness, fokus, dan fragmentasi.

Baca Juga: Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Serius Garap Pendidikan Vokasi