Comscore Tracker

Jelang Lebaran, Pemerintah Pangkas Prosedur Penyaluran Bansos dan BLT

Penerima bansos wajib membawa KTP dan KK

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memangkas proses penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa menjelang Hari Raya Idulfitri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyederhanaan prosedur bansos tunai oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah dilakukan dengan mengirim dana ke extra account PT Pos.

"Nantinya PT Pos akan menyalurkan dana tersebut langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa malam (19/5).

1. Penerima bansos wajib membawa KTP dan KK

Jelang Lebaran, Pemerintah Pangkas Prosedur Penyaluran Bansos dan BLTPenyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Muhadjir menjelaskan, masyarakat yang berhak menerima bantuan diwajibkan membawa surat undangan sebagai penerima bansos tunai dari Kemensos. Selain itu, mereka juga harus membawa KTP dan kartu keluarga (KK) sebagai bukti.

"Dengan demikian, prosedurnya sudah terpotong. Selama ini PT Pos harus melalui Dirjen terkait, sekarang tidak karena dananya sudah siap di PT Pos. Silakan ambil setiap saat dan salurkan," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Ajak Berdamai dengan COVID-19, JK: Kalau Virusnya Tidak Mau?

2. Sebanyak 21.797 desa belum menerima dana BLT

Jelang Lebaran, Pemerintah Pangkas Prosedur Penyaluran Bansos dan BLTSalah satu warga penerima BKT DD dari Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Prosedur penyaluran BLT Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga dipangkas. Muhadjir mengungkap sebanyak 53.156 desa atau 70,9 persen desa sudah menerima alokasi dana untuk BLT Desa, sedangkan sisanya 21.797 desa belum menerima dana.

Terkait hal itu, menurutnya, Menteri Keuangan telah menyanggupi pemangkasan prosedur. Dengan demikian, 21.797 desa akan segera memperoleh dana untuk disalurkan sebagai BLT Desa.

"Dari 53.156 desa yang baru menyalurkan kepada KPM baru 12.829 desa atau 17,11 persen. Karena itu, selisih dari 53.156 dikurangi 12.829 inilah yang akan dikejar, akan dipotong prosedurnya. Mudah-mudahan awal menjelang Hari Raya dan awal Hari Raya sebanyak 70,9 persen desa yang dananya sudah ada ini akan disalurkan secepat mungkin," kata Muhadjir.

3. Verifikasi data dan sinkronisasi data harus dikoordinasikan

Jelang Lebaran, Pemerintah Pangkas Prosedur Penyaluran Bansos dan BLTProses pembagian BLT-DD di Desa Bajera, Selemadeg, Tabanan (Dok.IDNTimes/Istimewa)

Untuk memastikan proses penghimpunan data masyarakat rentan di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Muhadjir menginstruksikan agar segera dilakukan koordinasi dengan melibatkan pengawalan dan pengawasan oleh Babinkamtibmas dibantu Babinsa. Muhadjir lantas meminta Mendes PDTT segera berkirim surat kepada Kapolri mengenai peranan Kamtibmas dan Babinsa dalam mengawal proses verifikasi data dan sinkronisasi data. Hal tersebut untuk menghindari tumpang tindih data baik dari Kemensos, Kemendes, bantuan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

"Harus ada koordinasi yang bagus di lapangan. Mana-mana yang harus dibantu dengan skema Kemensos, mana-mana yang dibantu dari data Kemendes," ungkapnya.

Baca Juga: Bansos Salah Sasaran, Yustina Kembalikan Bantuan Uang dari Kemensos

Topic:

  • Indiana Malia
  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya