Pekerja Sektor Informal Dominan, Kita Perlu Belajar dari Tiongkok
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini sedang memberikan keterangan pers. (IDN Times/Indiana Malia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pekerja sektor informal masih tinggi, bahkan mendominasi dalam keseluruhan jumlah pekerja. Pemerintah dinilai harus menyusun strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 74,08 juta orang (57,27 persen) bekerja pada sektor informal.
"Jumlah itu masih sangat tinggi. Dulu ada program SMK Bisa, tetapi sekarang pengangguran terbesar dari SMK. Sebab, sektor manufaktur tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan," kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini di Jakarta, Senin (9/12).
1. Pemerintah diminta belajar dari strategi Tiongkok
Indonesia Poverty Outlook. (IDN Times/Indiana Malia)Menurut Hendri, pemerintah bisa belajar dari Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan. Selama 10 tahun, Tiongkok fokus pada sektor pertanian untuk meningkatkan masyarakat kelas menengah.
"Hasilnya, jumlah kelas menengah terbesar ada di desa. Tiongkok menggenjot sektor pertanian, industri, dan jasa pariwisata. Sehingga, mereka gak perlu urbanisasi lagi," ujarnya.
Baca Juga: Perkuat Sektor Informal dan UMKM, Pemda Jabar Gandeng GOJEK
2. Reforma agraria perlu disertai edukasi pada masyarakat
Editor’s picks
(Ilustrasi hutan di Kalimantan) ANTARA FOTO/Bayu PratamaSelain itu, kata Hendri, reforma agraria yang dijalankan pemerintah perlu disertai edukasi pada masyarakat. Misalnya, program pemberian sertifikat tanah seyogianya tak hanya menargetkan kepemilikan formal saja.
"Orang miskin yang gak punya knowledge market, sertifikat tanah bisa digunakan untuk pinjam uang. Karena gak bisa mengembalikan, akhirnya sertifikat 'hilang'. Akibatnya, kesenjangan kepemilikan lahan makin besar karena gak diimbangi edukasi pengelolaan tanah dengan benar," ujarnya.
3. Lembaga sosial turut ambil bagian dalam memberantas kemiskinan
Indonesia Poverty Outlook. (IDN Times/Indiana Malia)Inisiator dan Ketua Pembina Dompet Dhuafa, Parni Hadi menambahkan, lembaga sosial harus turut ambil bagian dalam pemberantasan kemiskinan. Dalam 4 tahun terakhir (Maret 2015–Maret 2019) 3,45 juta penduduk mampu keluar dari kemiskinan. Namun demikian, pencapaian ini lebih rendah dari target RPJMN yang mematok target angka kemiskinan 7-8 persen pada 2019.
“Dompet Dhuafa menerapkan kegiatannya melakukan profetik filantropreneur yang dijabarkan dalam wirausaha sosial profetik untuk memutus lima lingkaran kemiskinan. Salah satunya dengan program Dari Desa, Demi Desa yang merupakan percikan gagasan untuk memakmurkan desa, tempat bermukim mayoritas orang miskin di Indonesia,” kata Parni.
Baca Juga: Investor Asing Tinggalkan Sektor yang Penuh Tenaga Kerja, Mengapa?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
