Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Beras, Lindungi Petani dan Konsumen

2. GKP tidak efektif karena harga pasar selalu lebih tinggi

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Di sisi ritel, lanjutnya, saat harga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Bulog akan melakukan Operasi Pasar dengan menambah pasok beras dari gudangnya sendiri. Penjual ritel diharuskan menjual beras mereka dalam batas harga yang ditetapkan. Bulog berkolaborasi dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian untuk melacak pedagang beras ritel yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Felilla, itu bukan tugas yang mudah mengingat banyaknya jumlah penjual ritel beras dan pasar tradisional di Indonesia. Berdasarkan Permendag, penjual ritel yang menjual di atas HET akan menerima peringatan yang bisa ditingkatkan hingga pencabutan izin dan mengharuskan mereka menghentikan kegiatan dagangnya.

“Penetapan harga untuk GKP dan GKP tidak efektif karena harga pasar selalu lebih tinggi daripada harga yang diatur oleh pemerintah. Adanya kesenjangan harga ini pada akhirnya membuat petani lebih memilih untuk menjual beras kepada pembeli swasta yang mau membayar lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan. Penetapan HET di tingkat penjual juga tidak efektif karena harga jual sudah lebih tinggi dari HET,” kata Felippa.

3. Serapan beras Bulog menurun

Distribusi beras dari gudang bulog. Dok. Bulog Jateng

Felippa mengatakan dampak dari petani yang lebih memilih menjual berasnya kepada pembeli swasta adalah menurunnya serapan beras Bulog. Berdasarkan data Bulog pada 2020, jumlah serapan beras Bulog dari petani menurun dari 2,96 juta ton GKG pada 2016 menjadi 1,48 juta ton pada 2018. Bulog tidak mampu bersaing imbas keterbatasan anggaran.

Sementara itu, harga beras di pasar ritel Indonesia secara konsisten selalu di atas HET. Sementara HET beras medium ditetapkan sekitar Rp9.450-Rp10.250 per kilogram dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017, harga beras domestik rata-rata antara selama 2020 adalah Rp11.800 per kilogram menurut Pusat Informasi Harga Pasar Strategis Nasional (PIHPS). Permasalahan beras Indonesia secara umum, lanjutnya, adalah jumlah permintaan (demand) dengan penawaran (supply) yang tidak sebanding.

"Cepatnya laju penambahan penduduk tidak diimbangi dengan memadainya jumlah ketersediaan beras," kata dia.

4. Kebijakan harga beras diperlukan untuk memastikan akses konsumen terhadap beras

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

Data BPS pada 2018 menyebut, dari 270 juta orang di tahun 2020, populasi Indonesia diproyeksikan akan meningkat hampir 12 juta orang dalam lima tahun ke depan dan mencapai 319 juta orang pada tahun 2045. Besar populasi di masa yang akan datang tersebut akan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Sebanyak 30 persen populasi Indonesia tahun 2020 atau sebanyak 85 juta orang adalah bagian dari kelompok masyarakat kelas menengah.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2019 memperkirakan angka tersebut akan meningkat sebanyak dua kali lipat pada tahun 2045 menjadi 70 persen dari populasi atau sekitar 223 juta orang. Sementara, BPS mencatat produksi GKG menurun dari 59,2 juta ton di 2018 menjadi 54,6 juta ton di 2019, atau setara 33.9 juta ton beras di 2018 menjadi 31,3 juta ton beras di 2019.

Felippa mengatakan, peningkatan jumlah populasi dan juga pendapatan berarti juga peningkatan permintaan makanan, terutama beras sebagai bahan makanan pokok. Kesinambungan kebijakan harga beras sangat diperlukan untuk memastikan keterjangkauan dan akses konsumen terhadap beras, selain diperlukan kebijakan lain seperti pembenahan produksi dan penyederhanaan regulasi terkait impor.

"Data-data perkiraan jumlah populasi dalam beberapa tahun hingga puluhan tahun mendatang sebaiknya dapat dijadikan gambaran bagaimana daya dukung produksi beras nasional masih jauh dari harapan dan masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Baca Juga: Defisit Beras, Riau Berupaya Genjot Produksi Hingga 4 Tahun ke Depan