Perusahaan Teknologi Tak Bayar Pajak, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla
IDN Times /Auriga Agustina
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pajak digital tak hanya menjadi masalah di Indonesia, melainkan juga di dunia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama para anggota G20 juga masih mencari cara agar perusahaan teknologi membayar pajak.
"Karena teknologi itu lintas negara dan dunia maya. Bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ungkap JK di Jakarta, Kamis (11/7).
1. Indonesia dikuasai 4 perusahaan digital dunia
IDN Times/Indiana MaliaJK menjelaskan, Indonesia dikuasai empat perusahaan digital dunia, yaitu Google, Facebook, Microsoft, dan Amazone. Menurut dia, pihak perusahaan digital berdalih masyarakat bisa mendapatkan informasi apa pun secara gratis dari Google.
"Jadi dia minta gratis juga pajaknya, tetapi dia mengambil manfaat iklan dalam negeri. Ini bukan saja masalah kita, ini masalah dunia," katanya.
2. Semua orang bergantung pada media digital
Instagram.com/@googleEditor’s picks
Empat perusahaan digital tersebut, kata JK, menguasai dunia. Sebab, setiap hari masyarakat pasti menggunakan media sosial tersebut.
"Pasti di antara kita terlibat atau menggunakan. Pasti menggunakan Google, pasti bermedia sosial dengan Facebook, mungkin belanja dengan Amazone dan pasti menggunakan sistem microsoft," kata JK.
Baca Juga: Jokowi Beri Diskon Pajak Besar-Besaran untuk Pelaku Usaha
3. Perusahaan digital mau membayar pajak bila ada kesepakatan dunia
IDN Times/Indiana MaliaKarena itulah, lanjut JK, perusahaan-perusahaan digital menjadi kaya raya, namun tidak membayar pajak karena lintas negara. Oleh sebab itu, negara-negara akan mengatur pajak tersebut.
"Tetapi mereka (perusahaan digital) hanya mau melaksanakannya bila ada kesepakatan di dunia. Tidak bisa kesepakatannya per negara. Kalau pun kita ingin mereka bayar pajak ya lintas negara, kita menggunakan juga seperti itu, dan perhitungannya sendiri masih belum ketemu," kata JK.
Baca Juga: Diduga Curangi Pajak, Adaro dalam Pengawasan Ditjen Pajak
Berita Terkini Lainnya
