Promo Diskon Transportasi Online Berpotensi Mematikan Pesaing
IDN Times/Ardiansyah Fajar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan larangan diskon transportasi online bertujuan untuk menghindari praktik "predatory pricing", yakni upaya memasang tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing.
"Selama ini pengertian diskon itu 'jor-joran', jadi kemudian potensinya adalah predatory pricing," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Selasa (11/6).
Baca Juga: Kemenhub: Tarif Ojek Online Rp2 Ribu/Kilometer, Mulai Berlaku 1 Mei
1. Diskon transportasi online mengarah ke predatory pricing
IDN Times/AbdurrahmanSaat ini, Budi melihat diskon dalam aplikasi transportasi online bukan lagi bertujuan pemasaran (marketing), melainkan ke arah "predatory pricing". "Jadi, bukan lagi marketing," katanya.
Budi mengakui diskon merupakan keterlibatan entitas berbeda, seperti Gopay dan Ovo. Namun, ketika masuk ke dalam bisnis transportasi, hal itu menjadi satu kesatuan. "Jadi merusak. Padahal kita punya aturan batas atas dan batas bawah," ujarnya.
2. KPPU diminta mengawasi diskon transportasi online
Dok.IDN Times/IstimewaSelain itu, lanjutnya, diskon itu mengubah skema tarif transportasi online, meskipun masih dalam batas atas dan batas bawah. Untuk itu, dia meminta Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) untuk mengawasi soal diskon tersebut karena masuk ke dalam ranah persaingan usaha.
"Kami minta KPPU dan beberapa kali rapat dengan KPPU kalau diskon itu potensi 'predatory pricing'. Makanya Pak Menteri minta ke saya harus ada peringatan pasal ojek daring yang gak boleh ada diskon itu," katanya.
3. Diskon jangka panjang bisa menghilangkan pesaing
IDN Times/Sukma ShaktiEditor’s picks
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah meminta tidak ada lagi pemberian diskon untuk tarif transportasi online.
"Diskon saya sampaikan bahwa yang namanya tarif daring itu harus ekuilibrium equality. Jadi, dengan ada kesetaraan ini maka kami minta tidak ada diskon-diskonan, langsung maupun tidak langsung," katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemberlakuan diskon tersebut. Menurut dia, diskon hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi menghilangkan pesaing.
"Diskon ini memang memberikan keuntungan sesaat, untuk jangka panjang itu membunuh. Itu yang kami tidak ingin terjadi," katanya.
4. Go-Jek masih menunggu keputusan resmi pemerintah
IDN Times/Indiana MaliaSementara, aplikator transportasi online Go-Jek masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait pengaturan tarif dan diskon. VP Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say mengatakan, pihaknya berharap segala peraturan dilihat secara menyeluruh.
"Sehingga dampaknya tetap positif bagi mitra driver, pengguna layanan, dan industri," ungkap Michael kepada IDN Times.
Baca Juga: Ekonom UI: Kenaikan Tarif Ojol Tingkatkan Inflasi
5. Tarif promo tak baik untuk jangka panjang
Dok.KemenhubSebelumnya, Chief Corporate Affairs Go-Jek, Nila Marita mengatakan pihaknya gencar menawarkan tarif promo untuk menyiasati penurunan order. Namun, hal itu tak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena mengancam keberlangsungan usaha.
"Kalau dari kami, promo baik dalam jangka pendek. Kami pakai subsidi dan itu semu. Gak ada bisnis yang promo diskon selamanya. Tapi, kami selalu komunikasi dengan pemerintah," kata Nila.
Baca Juga: Evaluasi Tarif Ojek Online, Menhub Lakukan Quick Count di 5 Kota
Berita Terkini Lainnya
