Comscore Tracker

Pulsa dan Token Listrik Kena PPN Bisa Membebani Konsumen

Kebijakan Kemenkeu dinilai kontraproduktif

Jakarta, IDN Times - Kebijakan pengenaan pajak terhadap penjualan pulsa hingga token listrik dinilai berpotensi membebani konsumen. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi harga pulsa hingga token listrik.

“Klarifikasi Menkeu terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan di tingkat distributor, bukan pengecer. Pertanyaannya, apakah distributor tidak akan membebankan ke pengecer?” kata Head of Research Data Indonesia Herry Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

1. Kebijakan Kemenkeu dinilai kontraproduktif

Pulsa dan Token Listrik Kena PPN Bisa Membebani KonsumenIlustrasi pengisian laporan pajak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menurut Herry, kemungkinan besar distributor akan membebankan PPN ke pengecer. Kemudian, pengecer juga akan membebankan PPN tersebut ke konsumen.

Selain soal kenaikan harga di level konsumen, dia juga menyoroti soal ketimpangan perpajakan yang diakibatkan kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan mengapa para pemain pasar uang di dalam negeri yang kaya raya tidak dipajaki, sementara rakyat kecil pembeli pulsa dipajaki.

“Kebijakan seperti itu kontraproduktif. Sementara pembeli global bond bebas pajak alias dapat subsidi pemerintah. Ketimpangan yang nyata. Kenceng ke bawah, lunak ke atas,” ujarnya.

Baca Juga: Duh, Penerimaan Pajak di 2020 Tekor Rp128,8 Triliun

2. Kebijakan terbaru tidak menyertakan rujukan peraturan lama

Pulsa dan Token Listrik Kena PPN Bisa Membebani KonsumenIlustrasi penerimaan pajak. IDN Times/Arief Rahmat

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) Pulsa dan Kartu Perdana yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No 6/PMK.03/2021 masih absurd.

"Pertama, di dalam PMK tidak terdapat rujukan peraturan lama yang perlu disederhanakan, sehingga masyarakat menanggapinya sebagai pajak baru. Untuk itu, mohon Menteri Keuangan yang Terhormat berkenan memberi peraturan lama sebagai bahan sosialisasi kepada sekelompok masyarakat yang berkepentingan," kata Anthony.

Kedua, sambung Anthony, karena tidak ada rujukan peraturan lama, pasal 2 menyiratkan Pulsa dan Kartu Perdana (ayat 2), fisik maupun elektronik (ayat 3), dikenai PPN (ayat 1), yang berlaku per 1 Februari 2021, sebagai pajak baru.

Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa PPN dikenakan hingga pelanggan seperti dimuat di huruf b dan c:
PPN dikenakan oleh:
b. Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dan/ atau pelanggan telekomunikasi;
c. Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung; dan
d. Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya.

(1) Memang benar pihak yang pungut sampai penyelenggara distribusi tingkat kedua seperti tercantum pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c: PPN yang terutang atas penyerahan:
b. Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama; dan
c. Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua.

Menurut Anthony, masyarakat sebagai pelanggan tidak tertarik dengan mekanisme pungutan PPN. Mereka hanya tertarik apakah Pulsa dan Kartu Perdana dikenakan PPN, yang ternyata memang dikenakan hingga pelanggan.

"Menteri Keuangan yang terhormat, mohon penjelasannya apakah interpretasi masyarakat sudah benar, bahwa PPN Pulsa dan Kartu Perdana dikenakan hingga pelanggan," cetus Anthony.

3. Pulsa dan kartu perdana bukan barang kena pajak

Pulsa dan Token Listrik Kena PPN Bisa Membebani KonsumenReno Esnir/ANTARA FOTO

Menurut Anthony, pulsa dan kartu perdana bukan barang kena pajak. Sebab, pulsa dan kartu perdana bukan merupakan barang konsumsi, melainkan hanya sebagai sarana menyimpan (semacam dompet) uang, dengan nilai tertentu, yang dapat dibelanjakan untuk melakukan panggilan telepon atau data (internet), setelah dompet tersebut diaktifkan. Sementara, Kartu Perdana yang berisi nomor telepon, adalah sarana (bersama telepon genggam) untuk melakukan pemanggilan telepon atau akses data (internet).

"Adapun barang konsumsi, atau barang kena pajak, yang sebenarnya adalah pemakaian telepon (pulsa) dan data (internet), atau singkatnya jasa telekomunikasi. Artinya, barang kena pajak yang dimaksud adalah pulsa yang dipotong oleh penyelenggara telekomunikasi seperti telkom, telkomsel, dan lainnya," katanya.

Selanjutnya, kata Anthony, ketika Pulsa diserahkan kepada pelanggan, yang terjadi adalah perpindahan penyimpanan uang dari kas atau bank pelanggan ke bentuk kartu pulsa. Kemudian, hal ini sejalan dengan perlakuan perpajakan untuk pelanggan pascabayar (postpaid) dengan penagihan bulanan. Tagihan bulanan tersebut berdasarkan realisasi pemakaian telepon (pulsa), ditambah PPN. Artinya, PPN hanya dikenakan berdasarkan pemakaian atau konsumsi pulsa yang sesungguhnya. Sedangkan untuk nomor telepon (perdana) prabayar, penyelenggara telekomunikasi tidak melakukan penagihan.

Konsep ini, menurut Anthony, juga sejalan dengan prinsip akuntansi dan perpajakan (PPN) untuk penyelenggara telekomunikasi, di mana pendapatannya dibukukan berdasarkan pemakaian aktual pulsa, yakni pendapatan atas pemakaian fasilitas telekomunikasi yang didasarkan atas tarif dan satuan ukuran pemakaian seperti pulsa, menit, kata, dan satuan ukuran lainnya diakui sebesar jumlah pemakaian sebenarnya selama periode berjalan.

Sedangkan penerimaan uang dari distribusi kartu pulsa dicatat sebagai “uang muka”, bukan pendapatan yang juga dapat diartikan, pelanggan menyimpan uang di penyelenggara telekomunikasi. Artinya, belum ada proses nilai tambah, yang sebenarnya baru terjadi ketika pulsa digunakan (dikonsumsi) pelanggan dan dipotong oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

"Oleh karena itu, PPN untuk pulsa, apabila dikenakan, maka harus dihitung ketika terjadi pemakaian atau konsumsi pulsa. Jadi, peraturan pengenaan PPN pada Pulsa dan Kartu Perdana yang tertuang dalam PMK No 6/PMK.03/2021 dibatalkan," kata Anthony.

 

Baca Juga: Ramai Isu Pajak Pulsa dan Token Listrik, Sri Mulyani: Tidak Benar 

Topic:

  • Indiana Malia
  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya