Tagihan Melonjak, Listrik Warga kok Malah Diputus? 

PLN diminta memperbaiki komunikasi dengan masyarakat

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno menyoroti sikap PLN yang memutus meteran listrik salah satu warga. Hal itu ia temukan saat berkunjung ke daerah pemilihan (dapil) pada masa reses. Salah satu konstituennya mengadu bahwa meteran listrik miliknya diputus PLN.

Eddy mengatakan, pemutusan terjadi karena warga itu mengajukan sistem angsuran pembayaran.

"Saya mendapatkan banyak keluhan dari konstituen. Saya dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Karena mendapatkan tagihan yang melonjak, warga itu melakukan komunikasi dengan PLN setempat untuk minta dijadwalkan pencicilan. Permohonan diajukan bukannya malah diladeni tetapi meternya dicabut," kata Eddy dalam RDP dengan Dirut PLN, Rabu (17/6).

1. Eddy mempertanyakan empati pihak PLN

Tagihan Melonjak, Listrik Warga kok Malah Diputus? Ilustrasi (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Baca Juga: Tagihan PLN Membengkak, Erick Thohir: Bukan Naik 

Eddy memahami beban PLN akan bertambah berat apabila menerapkan angsuran pembayaran terhadap pelangan. Namun, menurut dia, kondisi PLN masih lebih menguntungkan. Sebagai perusahaan milik negara, PLN masih memiliki pemegang saham yang dapat membantu pemberian dana.

"Sungguh, di mana empati kita, Pak? Tadi Pak Dirut mengatakan cicilan bisa diberikan tetapi akan membebankan PLN, kita paham Pak. Tetapi PLN kalau terbebani masih ada pemegang saham, diminta ke pemegang saham dalam kondisi darurat masih bisa diberikan. Lalu, masyarakat kalau sudah susah mau minta ke mana, Pak?" tuturnya.

2. PLN diminta memperbaiki komunikasi dengan masyarakat

Tagihan Melonjak, Listrik Warga kok Malah Diputus? Simulasi perhitungan tagihan listrik. Dokumentasi PLN

Di tengah kondisi perekonomian yang sulit imbas COVID-19, Eddy meminta PLN memperbaiki cara komunikasi dengan masyarakat. Menurut dia, saat ini masyarakat jauh lebih sensitif lantaran kenaikan tagihan listrik tersebut.

"Komunikasi PLN diperbaiki, dan dalam bahasa yang sederhana mungkin. Kalau kita datang dengan mengajukan formula, cara penghitungan, masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat hanya mau tahu, saya bayarnya berapa? Wajar atau tidak? Itu saja, Pak. Kalau ada kenaikan, saya kira masyarakat memahami, tetapi kalau ada lonjakan tolong dijelaskan," katanya.

3. Dirut PLN berjanji akan memperbaiki cara komunikasi

Tagihan Melonjak, Listrik Warga kok Malah Diputus? Ilustrasi PLN Gas Insulated Substation Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) Kembangan, Jakbar (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini lantas memohon maaf lantaran komunikasi pihak PLN kepada masyarakat dirasa belum cukup. Menurut dia, komunikasi dilakukan PLN melalui media massa maupun media sosial sudah cukup masif. Namun, tetap saja belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Kami paham pelanggan kami 76 juta sehingga tidak mudah untuk bisa secara masif menjangkau semuanya. Tadi disampaikan PLN harus berkomunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak memiliki akses kepada media massa dan media sosial," kata dia.

"Kami memperhatikan masukan tersebut, salah satunya dengan memasang informasi di setiap kantor PLN yang didatangi masyarakat untuk membayar tagihan ataupun pelayanan PLN lain. Kami akan segera memasang spanduk di setiap kantor PLN, terutama di daerah yang tidak cukup mendapatkan informasi," Zulkifli menambahkan.

Baca Juga: PLN Dicecar DPR Soal Polemik Lonjakan Tagihan Listrik

Topik:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya