Jokowi Minta Divestasi Freeport Selesai Akhir 2018, Begini Jawab Jonan

2. Menteri Jonan: Akan diselesaikan secepat-cepatnya

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menjawab permintaan Jokowi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berjanji," Kita coba selesaikan secepat-cepatnya.” 

Hal itu dia sampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia. Menurut dia, divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia belum final karena ada beberapa hal yang perlu diurus terlebih dulu. 

3. Beberapa hal yang perlu diselesaikan lebih dulu

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Salah satunya, kata dia, urusan mengenai lingkungan hidup, dan tadi sudah ada penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Di Kementerian Keuangan, imbuhnya, hanya perlu beberapa penyesuaian administrasi. 

“Tinggal secara korporasi, Inalum harus menyelesaikan proses akuisisinya itu yang paling besar memang pembayaran dan izin-izin,” kata Jonan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inalum harus membayar US$3,85 miliar kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Rio Tinto dan Freeport-McMoRan.

Kalau itu selesai, lanjut Menteri ESDM itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan segera terbit, sehingga final. 

Baca Juga: Rio Tinto dan Indocopper di Balik Kerumitan Divestasi Freeport

4. Pembagian saham PT Freeport di pemerintah daerah, Pemprov Papua mendapat 3 persen

ANTARA/Bayu Prasetyo

Usai ikut rapat terbatas itu juga, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Freeport Indonesia merupakan tanda keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Papua. 

Kepemilikan saham PT Inalum di Freeport yang sebelumnya 9,36 persen kini naik menjadi 51,23 persen. Menurut Lukas, dari kepemilikan saham tersebut sebanyak 10 persen dimiliki oleh rakyat Papua. 

"Sepuluh persen dimiliki Pemda di Papua. Rinciannya Pemprov 3 persen, dan Pemkab Mimika 7 persen," ujar Lukas. 

5. Tidak boleh ada pihak luar yang masuk sebagai pemilik saham

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Lukas menambahkan Presiden telah menegaskan pemerintah Papua berhati-hati dalam pengelolaan saham tersebut. 

Menurut Gubernur, Presiden Jokowi juga menyampaikan agar mewaspadai oknum yang ingin memanfaatkan saham tersebut. "Tidak boleh ada orang lain masuk, seperti itu. Ini untuk Indonesia," kata Lukas menjelaskan pesan Presiden Jokowi. 

Dalam rapat terbatas, Presiden juga mendesak diselesaikannya permasalahan lingkungan, antara lain pengelolaan limbah tailing.

Baca Juga: Ujung Jalan Berliku Divestasi Saham Freeport