Kelola Harta Taipan WNI, Credit Suisse 'Bajak' Bankir Top dari Pesaing
Kantor pusat Credit Suisse di Zurich (Wikimedia/Roland zh)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Singapura menjadi tempat berlabuhnya harta para taipan Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Kabar terbaru ini kian menguatkan betapa orang-orang super kaya asal Indonesia itu menjadi salah satu prioritas bank dan manajemen investasi terkemuka. Salah satunya asal Swiss, Credit Suisse.
Dikutip dari situs Bloomberg, Senin (6/8) Credit Suisse Group AG sampai-sampai mempekerjakan private banker Heinz Puth dan membajak tiga bankir lainnya dari perusahaan rival, Julius Baer Group Ltd.
1. Bekerja untuk tim Singapura yang tangani harta WNI
Ilustrasi pebisnis (Unsplash/ Olu Eletu)Private banker/bank adalah term yang merujuk pada bankir/bank yang khusus dialokasikan untuk menangani nasabah-nasabah kelas kakap (High-net-worth individual/HNWI).
Menurut sumber Bloomberg, keempat bankir itu ditarik untuk meningkatkan kinerja tim Credit Suisse di Singapura dalam menangani dan mengelola kekayaan-kekayaan para WNI.
Puth dan para mantan relationship manager Julius Baer itu akan melaporkan kinerja mereka ke Johanes Oeni. Menurut sumber yang tak mau disebutkan namanya, masih dikutip dari Bloomberg, Johanes Oeni adalah orang yang mengepalai pasar private banking Credit Suisse untuk Indonesia.
2. Selain Indonesia, bank private juga lirik calon nasabah kakap asal Tiongkok
Ilustrasi (Pixabay)Menurut laporan Capgemini SE tahun 2017, sekitar 43 persen kekayaan orang Indonesia parkir di Singapura. Dan, mengelola kekayaan orang Indonesia sudah menjadi fokus lama bank-bank private Singapura, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mereka juga melirik peningkatan bisnis taipan asal Tiongkok.
Puth dan bankir lainnya akan bergabung dalam tim David Lim yang sudah hengkang dari Julius Baer awal tahun ini untuk menjabat sebagai vice chairman Credit Suisse untuk wilayah Asia Tenggara.
Di Julius Baer, Puth bekerja sebagai senior client partner dan sebelumnya menduduki jabatan wakil kepala untuk perbankan swasta di Asia Tenggara, demikian informasi dari orang yang paham masalah ini.
Editor’s picks
Selain itu, dia bekerja untuk Credit Suisse hingga 2006 sebagai kepala market untuk Indonesia.
Perwakilan Julius Baer dan Credit Suisse menolak berkomentar mengenai masalah ini. Sementara itu, Puth tak bisa dikontak untuk dimintai keterangan.
Baca Juga: Messi, Sandiaga Uno dan Konglomerat Lain Klarifikasi soal "Panama Papers"
3. Tahun 2016, jumlah kekayaan WNI di Singapura capai Rp2.600 triliun
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Keuangan Sri Mulyani pernah menguak fakta mencengangkan. Jumlah kekayaan warga negara Indonesia yang berada di Singapura mencapai Rp2.600 triliun atau sekitar 80 persen dari total harta kekayaan WNI di luar negeri.
"Studi sebuah konsultan international yang cukup kredibel menjelaskan, dari 250 miliar dolar AS (Rp3.250 triliun) kekayaan orang-orang dengan kekayaan sangat tinggi dari Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar 200 miliar dolar AS (Rp2.600 triliun) disimpan di Singapura," kata Sri Mulyani pada Selasa (20/9/2016), seperti dikutip dari situs Antara.
Dari Rp2.600 triliun kekayaan WNI di Singapura, sekitar Rp650 triliun berada dalam bentuk "non-investable assets" seperti properti.
Sri juga menjelaskan posisi aset finansial luar negeri berdasarkan data Bank Indonesia pada triwulan I 2016 yang berjumlah Rp2.800 triliun. "Rp2.800 triliun itu belum termasuk aset yang dimiliki SPV (special purpose vehicle) yang menjadi bagian kegiatan ekonomi bawah tanah WNI," ucap dia.
Keterangan Menkeu itu ditujukan untuk menjelaskan alasan mengapa rasio pajak atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dan produk domestik bruto di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara berkembang lain.
"Rendahnya rasio pajak karena rendahnya kepatuhan. Wajib pajak terdaftar yang memiliki kewajiban sebanyak 18 juta, namun realisasi surat pemberitahunan tahunan pajak 10,8 juta atau 60 persen, maka masih ada potensi wajib pajak 40 persen dari yang terdaftar. Itu belum termasuk wajib pajak berpotensi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak," ucap Sri.
Baca Juga: Benarkah Nama Luhut Pandjaitan Masuk dalam Skandal "Panama Papers"?
Berita Terkini Lainnya
