Di Depan Kepala Daerah, Jokowi Sebut Semua Negara Takut Inflasi
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas evaluasi mudik Lebaran 2022 (dok. Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengumpulkan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu membahas pengendalian inflasi.
Rapat digelar secara hybrid. Ada kepala daerah yang hadir langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta dan juga mengikuti secara daring.
"Sekarang yang ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi, paling ditakuti," ujar Jokowi, Senin (12/9/2022).
Baca Juga: Tekan Inflasi, Bank Negara Malaysia Kerek Suku Bunga Jadi 2,50 Persen
1. Jokowi minta daerah untuk berhati-hati
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepala daerah untuk berhati-hati menjaga inflasi di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, dia meminta kepala daerah menjaga harga kebutuhan bahan pokok di lapangan tetap terjaga.
"Di lapangannya kita juga kerja, sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik," ucap dia.
Baca Juga: Cegah Inflasi Akibat BBM Naik, Kota Depok Siapkan Bansos Rp4,9 Miliar
2. Jokowi singgung kenaikan BBM juga terjadi di sejumlah negara
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Rabu (4/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Dalam rapat tersebut, Jokowi menyinggung soal kenaikan BBM juga terjadi di sejumlah negara. Menurutnya, negara lain kenaikan harga BBM lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Sama juga di negara kita, urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami negara negara lain, bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp17 ribu, ada yang Rp30 ribu, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali," kata dia.
3. Jokowi perkirakan inflasi Indonesia bertambah 1,8 persen
Ilustrasi Inflasi. IDN Times/Arief RahmatLebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperkirakan, inflasi di Indonesia bertambah 1,8 persen usai pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah melakukan intervensi bila terjadi kenaikan inflasi di wilayahnya bila melebihi 1,8 persen.
"Karena ini juga Surat Edaran Mendagri sudah diberikan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan juga sudah diberikan kepada bapak/ibu semuanya, yang di situ disampaikan bahwa 2 persen dari dana transfer umum, artinya dana alokasi umum (DAU), kemudian dana bagi hasil DBH (dana bagi hasil), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos," imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi Akan Terima Penghargaan Global Citizen Awards, Ini Alasannya!
Berita Terkini Lainnya
