Bos BI Ungkap 2 Risiko yang Mengancam Pemulihan Ekonomi RI
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut ada dua risiko yang berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan ke depan.
Adapun risiko pertama yakni normalisasi kebijakan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Perry menyatakan ia memproyeksikan Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak lima kali.
“Kami masih memegang kenaikan Fed fund rate (FFR) empat kali, tapi kami juga menakar kemungkinan bisa naik 5 kali,” katanya dalam siaran langsung, Rabu (23/2/2022).
Baca Juga: Sejarah Bank Indonesia, Bank Sentral Penjaga Kestabilan Nilai Rupiah
1. Risiko pemulihan ekonomi
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariSementara itu, risiko kedua berkaitan dengan meningkatnya kasus COVID-19 varian Omicron di dalam dan luar negeri. Namun ia menyebut kasus Omicron di luar negeri telah mulai mereda sehingga optimis pertumbuhan ekonomi dunia tetap tinggi.
“Di internasional agak mereda sehingga tentu saja pertumbuhan ekonomi bisa 4,4 persen. Di dalam negeri ini memang sudah mulai menurun dan moga-moga puncaknya di minggu keempat Februari,” katanya.
2. Respon BI untuk pemulihan ekonomi
IDN Times/Auriga AgustinaPerry lebih lanjut menyatakan bahwa Bank Indonesia tetap menaruh perhatian dan mendukung penuh upaya-upaya pemerintah terkait pemulihan ekonomi.
“Itu dua risiko yang kita lihat. Nah respon bagaimana yang kita lakukan, tentu saja kami terus berkoordinasi dengan pemerintah termasuk untuk kesehatan, kemanusiaan,” katanya.
Baca Juga: Cara Bank Syariah Indonesia Gapai Misi Top 10 Global Bank Syariah
3. Upaya pembelian SBN
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariAdapun salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah, menurut Perry, yakni dengan menggelontorkan dana untuk sektor kesehatan.
“Seperti bagaimana diketahui Bank Indonesia mendanai biaya kesehatan dengan pembelian SBN (surat berharga negara) dari pasar perdana sesuai dengan keputusan bersama, yang ketiga Rp224 triliun sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020,” katanya.
Berita Terkini Lainnya
