Jerman akan Wajibkan Ada Eksekutif Perempuan di Dewan Perusahaan
Kanselir Jerman Angela Merkel menghadiri sidang parlemen majelis rendah, Bundestag, saat pandemik COVID-19, di Berlin, Jerman, pada 23 April 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Annegret Hilse
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Koalisi pemerintah Jerman telah menyetujui aturan yang mewajibkan satu dari tiga eksekitif dalam dewan manajemen perusahaan terdaftar adalah perempuan.
Kabar itu disampaikan melalui sebuah pernyataan oleh kementerian Jerman untuk urusan keluarga, warga senior, perempuan, dan pemuda, pada Jumat (20/11/2020). Keputusan akhir tentang aturan baru diperkirakan akan rilis minggu depan.
“Kami mengakhiri ruang rapat bebas wanita di perusahaan besar,” kata Franziska Giffey, menteri wanita dan keluarga, yang menggambarkan keputusan itu sebagai terobosan bersejarah.
1. Pro dan kontra atas aturan tersebut
Twitter/DFB_Team_ENBaca Juga: 9 Kuliner Populer Khas Jerman yang Wajib Dicoba, Gak Kalah Lezat!
Pengumuman soal aturan tersebut mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Siemens, Janina Kugel, termasuk di antara beberapa pemimpin perempuan dan juru kampanye terkemuka di Jerman yang menyambut baik berita tersebut.
Jutta Allmendinger, Presiden Pusat Ilmu Sosial WZB Berlin, juga mendukung keputusan itu. Ia mengatakan keputusan itu sebagai hal yang bersejarah.
Sayangnya, kelompok lobi bisnis menolak keputusan tersebut. Federasi Industri Jerman (BDI), yang mewakili 40 kelompok perdagangan, mengatakan mendukung upaya untuk mendorong pengangkatan wanita untuk posisi kepemimpinan, tetapi mereka mengatakan bahwa kuota dewan tetap adalah intervensi utama dalam kebebasan wirausaha.
“Kecenderungan untuk mencoba memperbaiki masalah sosial-politik melalui ekonomi dan perusahaan tidak boleh menjadi aturan,” kata Iris Plöger, anggota dewan eksekutif BDI dalam sebuah pernyataan.
“Politisi harus lebih menunjukkan keberanian yang lebih besar dalam mengatasi alasan mengapa hanya ada sedikit perempuan di dewan perusahaan,” tambahnya, merujuk pada kebutuhan untuk memperluas infrastruktur digital untuk memudahkan semua orang menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga.
Editor’s picks
Baca Juga: Tersangka Kanibalisme di Jerman Berhasil Ditangkap oleh Polisi
2. Jerman tertinggal dibandingkan negara Eropa lain
Para pemimpin UE27 dalam konferensi di Brussels, Belgia. (Sky)Jerman tertinggal dari beberapa negara ekonomi utama dalam hal proporsi posisi eksekutif senior yang dipegang oleh wanita. Menurut Swedish-German Allbright Foundation, sebuah organisasi nirlaba, hanya 12,8 persen posisi dari dewan manajemen 30 perusahaan terbesar di Jerman yang dipegang perempuan.
Sebagai perbandingan, ada 28,6 persen wanita yang memegang peran kepemimpinan senior di perusahaan terkemuka di Amerika Serikat, 24,9 persen di Swedia, 24,5 persen di Inggris, dan 22,2 persen di Prancis.
Bahkan menurut Allbright Foundation, tidak ada perusahaan terbesar di Jerman yang dipimpin oleh wanita. Jumlah wanita di dewan manajemen perusahaan yang terdaftar di indeks blue-chip DAX 30 juga telah turun menjadi 23 pada awal September dari 29 orang tahun sebelumnya.
3. Negara Eropa yang sudah lebih dulu terapkan aturan
michiganradio.orgBaca Juga: Tak Banyak Diketahui, 7 Penemuan Modern Tercipta Berkat Nazi Jerman
Meski Jerman adalah ekonomi terbesar Eropa, namun ternyata negara ini bukan menjadi yang pertama yang menerapkan aturan tersebut. Sebelumnya, lima negara Uni Eropa lainnya, yaitu Belgia, Prancis, Italia, Austria, dan Portugal, telah lebih dulu menerapkan kuota gender wajib untuk dewan di perusahaan besar yang terdaftar.
Norwegia adalah negara pertama di dunia yang mengatur kuota gender untuk dewan perusahaan, mewajibkan wanita mengisi 40 persen kursi dewan.
Baca Juga: Komisi Eropa Larang Penggabungan Bisnis Mobilitas, Ini Reaksi Siemens
Topik:
Berita Terkini Lainnya
