Program Konversi Elpiji untuk Nelayan Dinilai Belum Optimal
Ilustrasi kapal-kapal nelayan. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengatakan, realisasi program konversi liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji bagi nelayan yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini belum optimal.
Menurut lembaga itu, program yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 38/2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran itu, belum mencapai sasaran dan dirasakan secara merata oleh nelayan Indonesia.
“Nelayan di wilayah kepulauan, pesisir, dan pulau terluar belum dapat mengakses bantuan tersebut. Aspek pemerataan program perlu menjadi perhatian pemerintah,” jelas DFW dalam rilis yang diterima IDN Times, Selasa (23/11/2021).
Baca Juga: Nelayan Balam Kini Pilih LPG untuk Bahan Bakar Alternatif Mesin Kapal
1. Baru 19,7 persen nelayan kecil yang terlayani
Ilustrasi. Nelayan di Kabupaten Tangerang terdampak wabah COVID-19 (ANTARA FOTO/Fauzan)Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, program konversi LPG bagi nelayan yang dilaksanakan sejak tahun 2016 itu baru berhasil merealisasikan bantuan sebanyak 60.859 tabung LPG. Ia pun memperkirakan penambahan dalam setahun ini tidak akan signifikan.
“Perkiraan kami sampai akhir tahun 2021 dengan penambahan 28.000 paket, program ini baru berhasil menyasar 19,7 persen nelayan kecil,” kata Abdi.
Hal ini, kata dia, masih jauh dari target dan sasaran nelayan yang seharusnya menjadi penerima bantuan ini.
“Beberapa wilayah pesisir yang merupakan kantong nelayan dan perikanan seperti Wakatobi, Bitung, Dobo, Muna Barat, dan Buton justru belum mendapatkan alokasi dari program ini,” kata Abdi.
2. Penyebab belum optimalnya realisasi program konversi LPG
Editor’s picks
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanAbdi menduga, belum optimalnya realisasi program konversi LPG ini karena belum adanya sinergi antar sektor, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian ESDM. Padahal menurutnya, sinergi antar sektor dalam kegiatan perikanan adalah hal yang mutlak dibutuhkan.
“Sepertinya belum ada keterpaduan dan kesepakatan wilayah prioritas antara KKP dan ESDM, sehingga realisasi dan dampak program ini bisa lebih besar,” kata Abdi.
Ia pun menyarankan agar kedua kementerian dapat duduk bersama untuk menentukan sasaran, lokasi prioritas dan target pelaksanaan, menyesuaikan dengan target peningkatan produksi perikanan.
“Ketersediaan bahan bakar bagi nelayan sangat vital dalam menopang operasional penangkapan ikan, yang bermuara pada peningkatan produksi tangkap. Ketersediaan LPG ini menjadi penting,” kata Abdi.
Baca Juga: Lebih Hemat, Nelayan-Petani Bisa Nikmati Konversi BBM ke LPG Subsidi
3. program konversi LPG hanya sekadar lip service
SPBU Nelayan Karyamina Kota Tegal, Selasa (26/11) siang, didapati antrean puluhan jeriken kosong milik nelayan. (IDN Times/Haikal Adithya)Menanggapi ini, Peneliti DFW Indonesia Imam Trihatmadja menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut program ini hanya sekedar lip service pemerintah kepada nelayan, karena kemajuan yang lambat akhirnya membuat para nelayan harus berjuang sendiri mendapatkan bahar bakar. Ia juga menyebut bahwa tak jarang nelayan harus merogoh kocek lebih banyak untuk mendapatkan BBM.
“Di kabupaten pesisir dan kepulauan, nelayan sering kehabisan BBM bersubsidi sehingga harus membayar mahal dengan membeli bbm nonsubsidi,” kata Imam.
Ia pun mengusulkan agar program konversi ini bisa ditingkatkan jangkauan dan targetnya pada tahun 2022 nanti.
“Targetnya mesti ditingkatkan menjadi 100.000 paket pada tahun 2022 agar manfaatnya bisa lebih besar, dan berdampak luas bagi kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan kecil,” kata Imam.
Berita Terkini Lainnya
