Sejahterakan Desa Indonesia, RI-PBB Perkuat Komitmen Bersama
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di suku anak dalam oleh Kemensos (Dok. IDN Times/Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdullah Halim Iskandar mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan terus memastikan kesejahteraan desa-desa di Indonesia melalui berbagai upaya, termasuk program perlindungan sosial seperti penyaluran dana desa (DD).
Hal ini ditujukan bukan hanya untuk memastikan pembangunan di daerah tetap dapat berjalan, tapi juga kesejahteraan warga di tengah pandemik saat ini.
“Merupakan komitmen kami untuk memastikan program perlindungan sosial lebih efektif untuk menjangkau kelompok rentan, dengan kesalahan inklusivitas dan pengecualian yang seminim mungkin, sehingga program benar-benar inklusif, responsif dan adaptif, serta berkontribusi pada pemulihan jangka panjang dan ketahanan iklim, serta responsif gender,” jelasnya pada webinar Program Perlindungan Sosial Inklusif, Kamis (22/4/2020).
Baca Juga: Tabanan Kembali Dapat Dana Desa Untuk Padat Karya dan BLT
1. Perluasan program dana desa
(Ilustrasi desa) ANTARA FOTO/JojonSebelumnya pada 2020, kementerian telah sukses menyalurkan dana desa ke desa-desa di seluruh Indonesia. Di mana total dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp10,54 triliun untuk Padat Karya Tunai Dana Desa (PKT DD) dan Rp18,49 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
“Tujuan dari program BLT DD adalah memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin atau kurang mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi yang merugikan akibat pandemik COVID-19,” katanya.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa program PKTDD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat marjinal dan miskin dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, mengurangi stunting, dan mengurangi dampak negatif pandemik COVID-19 di pedesaan.
2. Melakukan tiga hal berbeda
Editor’s picks
instagram.com/unitednationsMempertimbangkan peran penting program perlindungan sosial berbasis dana desa dalam satu tahun terakhir, melalui program ini UNICEF, UNDP, WFP dan UN Women bekerja sama dengan Kementerian Desa akan melakukan tiga kegiatan berbeda.
Ketiga kegiatan itu yaitu Pembentukan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Proses Penyaluran Dana Desa berdasarkan Program Perlindungan Sosial oleh UNICEF dan CEDS Universitas Padjadjaran; studi tentang “Penilaian Efektivitas Mekanisme Penargetan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” oleh UNDP; dan rancangan rantai nilai responsif gender dan program pengembangan kewirausahaan dengan meluncurkan program percontohan tentang padat karya tunai berkelanjutan di Jawa Barat oleh UN Women.
“Kami menghargai komitmen dan peran penting Kementerian Desa yang dengan segera menggunakan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dan padat karya tunai dalam merespon dampak COVID-19,” kata Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia, Valerie Julliand.
Baca Juga: Minim Anggaran, Desa-desa di KBB Keberatan PPKM Mikro Pakai Dana Desa
3. Membantu pemerintah dalam pembangunan
Ilustrasi masyarakat. (IDN Times/ istimewa)Julliand lebih lanjut mengatakan bahwa ia yakin apa yang dilakukan kementerian desa dan lembaga-lembaga lainnya akan dapat membantu mendukung pemerintah membangun perlindungan sosial yang adaptif.
“Kami yakin upaya bersama kami dalam memperkuat program perlindungan sosial berbasis dana desa merupakan langkah penting untuk mendukung pemerintah membangun perlindungan sosial yang adaptif,” imbuh dia.
Baca Juga: Serapan Anggaran Dana Desa untuk PPKM Mikro Capai Rp3,2 Triliun
Berita Terkini Lainnya
