Comscore Tracker

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah sampai sekarang masih belum menaikkan harga BBM

Jakarta, IDN Times - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih kencang beredar sampai saat ini. Penolakan soal kenaikan harga BBM bersubsidi pun juga tak kalah kencangnya, bahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sejumlah fraksi di DPR RI telah menyampaikan keberatannya kepada pemerintah perihal kenaikan harga BBM subsidi dan juga pencabutan subsidi serta kompensasi BBM.

Pemerintah sendiri sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati begitu, beberapa fraksi di DPR berikut ini telah menyatakan keberatan apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM BersubsidiLogo baru PKS (Dok. PKS)

Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang pertama datang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR RI fraksi PKS, Saaidah Uluputty, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

"Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani yang mengeluhkan akan hal ini. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jelas akan memberatkan mereka yang sehari-hari sangat tergantung terhadap BBM jenis solar yang harganya makin naik," ucap Saaidah saat menginterupsi Sidang Paripurna, Selasa (30/8/2022).

Pemerintah, sambung Saaidah, sampai saat ini belum menemukan solusi tepat atas permasalahan tersebut. Legislator Dapil Maluku tersebut bahkan menyebut solar sulit ditemukan di daerah tertentu.

"Sampai saat ini, solar sangat sulit ditemukan sehingga nelayan itu tidak bias melaut, padahal itu satu-satunya sumber mata pencarian mereka, jika sudah begitu tentu tidak akan ada pemasukan, jelas akan berdampak," ujar dia.

Baca Juga: PKS: Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi Tidak Tepat

2. Fraksi Partai Demokrat

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM BersubsidiKetua Umur Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui virtual, Sabtu (28/5/2022). Dahrul Amri/IDN Times

Fraksi Partai Demokrat melalui anggotanya, Muslim, juga menyatakan keberatan soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi bakal memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

"Mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan, kami memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit, sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam," tutur Muslim.

Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah diminta Muslim mengkaji ulang peruntukkan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi, seperti anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tak hanya itu, pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi," bebernya.

3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM BersubsidiRieke Diah Pitaloka (IDN Times / Irfan Fathurohman)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tak ketinggalan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka saat rapat kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan, pekan lalu.

Rieke menegaskan, jika pemerintah tidak bisa menyediakan data penerima BBM bersubsidi secara jelas dan transparan, maka pihaknya akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan, akurat dapat disampaikan, dan subsidi BBM-nya dari APBN naik terus, saya menyatakan secara pribadi paling tidak saya menolak kenaikan harga BBM subsidi," ucap dia.

4. Fraksi Partai Amanat Sejahtera (PAN)

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM BersubsidiIlustrasi. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno [tengah]. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Kenaikan harga BBM bersubsidi juga mendapat penolakan dari Partai Amanat Sejahtera. Anggota fraksi PAN, Achmad Hafisz Tohir, menyatakan bahwa kenaikan BBM bersubsidi hanya membuat rakyat kecil makin sengsara.

Padahal, kata Hafisz, rakyat kecil saat ini tengah memulihkan ekonominya yang dalam 2 tahun ke belakang terpukul akibat pandemik COVID-19.

"Harusnya meringankan beban rakyat, caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp11,2 trilun," ujarnya.

Baca Juga: BPS Wanti-wanti Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Inflasi

5. Fraksi Partai Gerindra

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM BersubsidiAnggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Penolakan soal kenaikan harga BBM bersubsidi juga disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra melalui anggotanya, Andre Rosiade. Hal itu disampaikan Andre kala rapat kerja dengan Menteri BUMN, Erick Thohir beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan instruksi Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris Jenderal Gerinda Ahmad Muzani, kami fraksi Gerindra tidak ingin ada kenaikan harga BBM. Kami mengusulkan kepada pemerintah, harapan kami jangan ada kenaikan BBM, kasihan masyarakat," ucap Andre.

6. Fraksi Partai Golongan Karya

Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM BersubsidiInstagram/@dulurcakbakhun

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI, Misbakhun. Menurut dia, ongkos pemerintah untuk menahan harga BBM yang mencapai Rp502,4 triliun sudah termasuk mahal.

"Saya termasuk belum setuju BBM dinaikkan karena mengingat BBM kita sudah disubsidi. Jika menggunakan harga kekinian untuk BBM subsidi akan memberikan pukulan ke masyarakat kelas menengah bawah, sehingga kalau terjadi lonjakan konsumsi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi," beber Misbakhun.

Topic:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya