Begini Penjelasan Sri Mulyani saat Laporkan Tekor APBN 2020 ke DPR
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan pendapatan negara dalam APBN TA 2019.
"Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari anggaran pendapatan belanja tahun 2020. Pendapatan negara tahun 2020 menurun Rp312,8 triliun atau 15,9 persen dibandingkan tahun anggaran 2019," ujar dia.
Sri Mulyani kemudian merinci realisasi pendapatan negara tersebut yang terdiri atas penerimaan pajak atau perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp343,8 triliun, dan hibah sebesar Rp18,8 triliun.
Baca Juga: Belanja Negara Naik, APBN April Tekor Rp138,1 Triliun
1. Realisasi belanja negara dalam APBN 2020
IDN Times/Arief RahmatDalam kesempatan tersebut Sri Mulyani juga turut melaporkan realisasi belanja negara dari APBN 2020. Realisasi belanja negara dalam APBN 2020 cenderung meningkat dibandingkan belanja negara dalam APBN 2019.
Sri Mulyani mengklaim hal itu terjadi karena belanja negara dipergunakan secara luar biasa dalam menghadapi pandemik COVID-19.
"Belanja negara dalam bentuk belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana dasa yang memiliki peran luar biasa besar dalam menghadapi COVID-19 dan melindungi masyarakat, serta memberikan stimulus terhadap perekonomian," ucapnya.
Pada TA 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp259,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,9 triliun dan transfer dana desa sebesar Rp762,5 triliun.
"Realisasi belanja ini meningkat Rp286,1 triliun atau 12,53 persen dibandingkan realisasi belanja 2019," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Defisit APBN Melebar ke 6,14 Persen, Jokowi: Memang Harus Dilakukan
2. Tekor APBN mengalami kenaikan
Ilustrasi rugi (IDN Times/Arief Rahmat)Turunnya penerimaan negara dan naiknya belanja negara tentunya menimbulkan defisit alias tekor APBN. Namun, defisit APBN 2020 yang mencapai Rp947,6 triliun itu tidak terlalu diambil pusing oleh Sri Mulyani lantaran belanja negara diklaimnya memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
"Penerimaan negara yang turun 15,9 persen, sementara belanja meningkat 12,3 persen menyebabkan defisit APBN mengalami kenaikan dalam kondisi menghadapi COVID-19. Namun, dari belanja ini kita melihat hasil pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat dan manfaat belanja yang langsung membantu masyarakat," ujar dia.
3. Penggunaan belanja negara dari APBN 2020
Ilustrasi Infrastruktur Jalan Kota (IDN Times/Arief Rahmat)Sri Mulyani kemudian merinci penggunaan belanja di berbagai sektor. Pertama di sektor infrastruktur, pemerintah telah membangun jaringan irigasi sepanjang 280,8 kilometer, jalan baru sepanjang 280,18 kilometer, jembatan sepanjang 7.699 meter, rel kereta sepanjang 452,3 kilometer, pemasangan jaring gas sebanyak 135.286 sambungan rumah di 23 kabupaten/kota, dan 45 bendungan.
Kemudian, di sisi pendidikan telah disalurkan bantuan pendidikan untuk program Indonesia Pintar bagi 16,8 juta siswa, beasiswa Bidik Misi KIP Kuliah bagi 845,36 ribu mahasiswa, dan bantuan operasi sekolah bagi Kementerian Agama terutama madrasah yang dimanfaatkan 8,72 juta siswa.
Lalu ada bantuan kuota internet kepada 35,6 juta penerima baik siswa, mahasiswa, tenaga pendidikan, guru, dan dosen serta 6,7 juta penerima yang merupakan murid-murid madrasah.
Sementara itu di sektor kesehatan, APBN digunakan untuk melindungi 96,7 juta jiwa melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah, kata Sri Mulyani juga memberikan bantuan kepada pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebesar 53 juta jiwa yang masuk dalam program pemerintah.
Sri Mulyani menambahkan, APBN juga digunakan untuk memberikan insentif tenaga kesehatan pusat yang diberikan kepada 684 ribu tenaga kesehatan dan membayar 183,9 ribu pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.
Berikutnya di sektor perlindungan sosial, APBN digunakan Sri Mulyani untuk pemberian bantuan kepada 10 juta keluarga penerima dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu juga diberikan bantuan pangan melalui kartu sembako kepada 19,4 juta kelompok penerima, bantuan sembako di Jabodetabek kepada 2,2 juta kelompok penerima, dan bantuan sosial tunai non jabodetabek kepada 2,9 juta kelompok penerima.
"Demikian luas cakupan APBN di dalam melindungi seluruh segmen masyarakat Indonesia. APBN bekerja luar biasa keras dalam menghadapi pandemik COVID-19," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Tekor APBN 2022 Turun ke 4,51-4,85 Persen
Topik:
Berita Terkini Lainnya
