BPDPKS Siapkan Rp31 Triliun Bayar Selisih Harga Biodiesel dan Solar
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman menyiapkan dana tidak kurang dari Rp31 triliun untuk digunakan dalam pembayaran selisih harga FAME dan solar.
FAME sendiri merupakan singkatan dari fatty acid methyl ester yang biasa disebut sebagai biodiesel.
"Kami sudah memproyeksikan di 2023 nanti dengan penyaluran kurang lebih 13,5 juta kiloliter, dana Rp30 triliun hingga Rp31 triliun diputuskan Komite Pengarah untuk alokasi memenuhi selisih HIP biodiesel dan HIP solar," ucap Eddy di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (31/1/2023).
Baca Juga: Berlaku 1 Februari 2023, B35 Bakal Kurangi Ketergantungan BBM
1. Tugas BPDPKS
Ilustrasi kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)Eddy mengatakan, alokasi anggaran hingga Rp31 triliun itu jadi bagian dari tugas yang diberikan ke BPDPKS.
Sejak pertama kali berdiri, BPDPKS memang bertugas membayarkan selisih harga antara biodiesel dan solar.
"Jadi, sesuai dengan regulasi yang ada, fungsi BPDPKS membayar selisih harga indeks pasar (HIP) solar dengan harga indeks pasar (HIP) biodiesel," kata Eddy.
Artinya, sambung Eddy, apabila harga biodiesel lebih tinggi dari solar maka hal tersebut ditanggung oleh BPDPKS.
Baca Juga: Program B35 Bisa Hemat Devisa RI hingga US$10,75 Miliar
2. Jadi tantangan buat BPDPKS
shutterstock.com/EVANATTOZAKendati menjadi tugasnya, Eddy mengakui hal tersebut menjadi tantangan terutama pada saat pemberlakuan kebijakan B35 pada 1 Februari nanti.
Seperti diketahui, pemerintah bakal melaksanakan program mandatori B35 atau pencampuran biodiesel atau bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit 35 persen pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar per tanggal tersebut.
"Itu tantangannya, ketersediaan dana apalagi kalau nanti selisihnya tinggi sekali," ucap Eddy.
Baca Juga: Anggota DPR Minta BPDPKS Diaudit karena Rugikan Petani Sawit
3. BPDPKS menanggung selisih lebih dari Rp51 triliun pada 2020
Ilustrasi aliran dana dan anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)BPDPKS, kata Eddy pernah menanggung selisih HIP biodiesel dan solar yang cukup tinggi tiga tahun lalu.
Namun, hal itu berubah 180 derajat dua tahun kemudian ketika harga biodiesel lebih rendah dari solar.
"Harga FAME tinggi sekali pada 2020 dan BPDPKS menanggung kurang lebih Rp51 triliun selisih antara FAME dan solar. Pada 2022 solar naik, biodiesel rendah sehingga selisihnya negatif," kata Eddy.
Berita Terkini Lainnya
