Duh, Pemda Bikin Sri Mulyani Tahan Transfer DAU ke 90 Daerah
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (dok. Tangkapan Layar Youtube Bank Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku masih menahan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 90 daerah. Penyebabnya karena pemerintah daerah (pemda) tersebut diketahui belum merampungkan laporan realisasi anggaran.
Hal tersebut kemudian berimbas pada pertumbuhan negatif pada sektor penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada September 2021.
Pada periode tersebut, TKDD mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar 14 persen dari Rp629,7 triliun pada 2020 menjadi Rp541,47 triliun pada 2021.
"Sebanyak 90 pemda belum memenuhi syarat salur DAU," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN Kita edisi September, Senin (25/10/2021)
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Cara RI Hadapi Krisis Keuangan Global 2008
1. Penyaluran DAU pada September 2021
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Adapun penyaluran DAU hingga akhir September 2021 tercatat mengalami pertumbuhan minus 4,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Pada periode September 2021, penyaluran DAU hanya mencapai Rp306,29 triliun, sedangkan pada periode sama tahun lalu penyaluran DAU berhasil menyentuh Rp321,3 triliun.
Pada dasarnya, syarat penyaluran DAU di masa pandemik seperti saat ini hanya cukup melaporkan belanja wajib dan laporan pelaksanaan telah membelanjakan setidaknya delapan persen dari total belanja DAU untuk penanganan COVID-19.
"Pemda yang tadi itu belum menyampaikan laporan makanya kita belum transfer DAU dan DBH-nya (Dana Bagi Hasil)," kata Sri Mulyani.
Editor’s picks
Baca Juga: Menkeu AS: Rencana Pajak Biden Mungkin Siap di 2022
2. Penyaluran DBH juga alami kontraksi cukup dalam
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Sejalan dengan kontraksi pada TKDD dan DAU, penyaluran DBH juga tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksinya bahkan melebihi dari apa yang terjadi pada sektor TKDD.
"Hingga akhir September 2021, DBH yang sudah disarlukan baru mencapai Rp60,05 triliun atau minus 14,2 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp69,99 triliun," ujar Sri Mulyani.
3. Rincian daerah yang DAU-nya ditahan pemerintah pusat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (IDN Times/Irfan Fathurohman)Kendati tidak menyebutkan secara spesifik pemda mana saja yang DAU-nya ditahan, Sri Mulyani merincikan berdasarkan lokasinya.
Dari 90 pemda tersebut kebanyakan berasal dari pemerintah kabupaten dan sisanya terbagi rata ke kota dan provinsi.
"Dari 90 pemda tersebut sebagian besar atau 78 daerah adalah kabupaten, lalu enam kota, dan enam provinsi," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sederet Isu Global yang Bisa Ancam Ekonomi RI di Mata Sri Mulyani
Berita Terkini Lainnya
