Comscore Tracker

Hingga Maret 2021, Realisasi Anggaran PEN Baru 19,2 Persen

Lebih tinggi dibandingkan Februari sebesar Rp24,36 triliun

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Hingga akhir Maret 2021, realisasi program PEN mencapai Rp134,07 triliun.

"Atau 19,2 persen dari pagu Rp699,43 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021). Dia menambahkan, capaian tersebut tumbuh sangat tinggi dibandingkan bulan Februari yang hanya Rp24,36 triliun.

Adapun realisasi anggaran program PEN tersebut masih didominasi oleh beberapa sektor seperti kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta insentif usaha.

1. Realisasi PEN di sektor kesehatan

Hingga Maret 2021, Realisasi Anggaran PEN Baru 19,2 PersenIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Untuk sektor kesehatan, realisasi PEN baru menyentuh 11 persen dari total pagu Rp175,52 triliun, yakni sekitar Rp18,59 triliun.

"Terutama untuk pembiayaan diagnostik, seperti testing dan tracing serta perawatan untuk 99 ribu pasien, insentif untuk tenaga kesehatan, serta berbagai obat-obatan untuk COVID-19," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, anggaran PEN sektor kesehatan tersebut juga digunakan untuk kampanye 3M, 3T, dan juga vaksinasi. "Kemudian juga untuk iuran JKN bagi 17,96 juta orang dan ada juga insentif perpajakan dan bea masuk, terutama untuk pengadaan vaksin impor," sambung Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Bantah Program PEN Tidak Transparan

2. Realisasi PEN di sektor perlindungan sosial

Hingga Maret 2021, Realisasi Anggaran PEN Baru 19,2 PersenIlustrasi pemberian bantuan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Realisasi PEN terbesar hingga kuartal I 2021 digelontorkan pemerintah untuk perlindungan sosial, yakni sebesar Rp47,92 triliun atau 32 persen dari total pagu Rp150,88 triliun.

"Ini digunakan untuk memberikan manfaat kepada puluhan juta rakyat kita," imbuh Sri Mulyani.

Adapun untuk rinciannya terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 9,5 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 2,45 juta KPM, dan Kartu Pra Kerja untuk 2,4 juta KPM, serta Bantuan Kuota Internet bagi 26,99 juta peserta dan tenaga didik.

3. Realisasi PEN di sektor program prioritas

Hingga Maret 2021, Realisasi Anggaran PEN Baru 19,2 PersenIDN Times/Wayan Antara

Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk program prioritas mencapai Rp14,9 triliun atau 12 persen dari total pagu Rp125,17 triliun.

"Terutama digunakan untuk program-program padat karya yang telah menciptakan 272 ribu tenaga kerja, untuk pariwisata, ketahanan pangan, ICT, dan kawasan industri," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Anggaran PEN 2021 Naik Lagi, Bakal Mencapai Rp627,9 Triliun

4. Realisasi PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi

Hingga Maret 2021, Realisasi Anggaran PEN Baru 19,2 PersenPekerja memproduksi sepatu Tori berbahan kain tenun di Ruang Produksi Terampil Sejahtera, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Lebih lanjut Sri Mulyani menambahkan, realisasi anggaran PEN juga digunakan untuk mendukung pemulihan di sektor UMKM dan korporasi.

"Dukungan untuk UMKM realisasinya Rp37,71 triliun atau 20 persen dari pagu total Rp191,3 triliun guna membantu 6,6 juta usaha berupa bantuan pemerintah untuk usaha mikro atau BPUM," imbuh dia.

Kemudian, diberikan pula sebagai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dijamin sebesar Rp6,82 triliun. Lalu IJP korporasi untuk KMK dijamin sebesar Rp19 miliar.

5. Realisasi PEN untuk insentif usaha

Hingga Maret 2021, Realisasi Anggaran PEN Baru 19,2 PersenIDN Times/Dhana Kencana

Anggaran PEN juga diberikan sebagai insentif usaha sebesar Rp14,95 triliun atau 26 persen dari total pagu Rp56,72 persen.

"Di antaranya adalah PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 248.275 wajib pajak (WP), pembebasan PPh 22 Impor untuk 14.877 WP, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 63.350 WP, dan pengembalian pendahuluan PPN untuk 367 WP," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp553 Triliun untuk Tangani COVID dan PEN 2021

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya