Comscore Tracker

KSP Pastikan Jokowi dan Sri Mulyani Tidak Beda Pendapat soal THR ASN

THR ASN 2021 sudah mengacu kepada regulasi yang ada

Jakarta, IDN Times - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah adanya beda pendapat antara Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara atau ASN alias PNS.

Baik Jokowi maupun Sri Mulyani sepakat membayarkan THR ke ASN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 tahun 2021.

"Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Panutan S. Sulendrakusuma, dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Posko THR Kemnaker Terima 776 Laporan terkait THR 2021

1. Dua regulasi yang digunakan tidak memiliki perbedaan

KSP Pastikan Jokowi dan Sri Mulyani Tidak Beda Pendapat soal THR ASNIlustrasi THR (IDN Times/Ita Malau)

Pun dengan halnya dua regulasi yang digunakan pemerintah. Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan petunjuk teknis bagi implementasi PP 63/2021.

Isi dari PMK 42/2021 sesuai dengan apa yang ada di PP 63/2021. Dengan demikian, apa yang tercantum di dalam PMK 42/2021 sejalan dan konsisten dengan PP 63/2021.

Namun, Panutan mengakui bahwa dalam proses pembentukannya terdapat diskusi antara pihak terkait sehingga kemungkinan terjadinya perdebatan adalah sebuah hal yang dapat dimaklumi.

"Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal," imbuhnya.

Adapun hal tersebut disampaikan Panutan sebagai bantahan atas pernyataan Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun yang menyatakan adanya selisih pendapat antara Jokowi dan Sri Mulyani soal pembayaran THR ASN.

"Ada perbedaan antara keinginan Presiden Jokowi di PP dengan PMK yang dibuat oleh Sri Mulyani sebagai Menkeu," kata Misbakhun dalam keterangan persnya.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pemerintah Pastikan Besaran THR ASN, TNI, dan Polri

2. Tidak ada keistimewaan antara satu kementerian dengan kementerian lain atau satu lembaga dengan lembaga lain

KSP Pastikan Jokowi dan Sri Mulyani Tidak Beda Pendapat soal THR ASNilustrasi uang THR (unsplash.com/Mufid Majnun)

Panutan juga kemudian menyampaikan bahwa dua regulasi tersebut berlaku umum sehingga semua ASN menerima THR yang sama, tanpa tunjangan kinerja (tukin). Hal itu disampaikan Panutan mengingat banyak ASN yang menyebutkan ada keistimewaan pembayaran THR bagi salah satu kementerian atau lembaga.

"Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu. Semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasi," terangnya.

3. Pemerintah tidak bisa memberikan THR seperti tahun 2019

KSP Pastikan Jokowi dan Sri Mulyani Tidak Beda Pendapat soal THR ASNilustrasi (IDN Times/Ita Malau)

Keputusan pemerintah tidak menyertakan komponen tukin dalam THR ASN 2021 dan 2020 silam adalah karena pandemik COVID-19.

Panutan mengatakan, keuangan negara selama dua tahun belakangan mengalami tekanan akibat COVID-19 sehingga tidak bisa memberikan THR ke ASN seperti 2019 atau ketika sebelum COVID-19. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum COVID-19," ujar Panutan.

Panutan menambahkan, pemerintah sadar bahwa ASN memiliki kebutuhan tersendiri terlebih menjelang lebaran seperti sekarang. Namun, pembayaran THR tanpa tukin yang kini bisa dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan segala hal.

4. Petisi online menjadi masukan bagi pemerintah

KSP Pastikan Jokowi dan Sri Mulyani Tidak Beda Pendapat soal THR ASNIDN Times/Biro Pers Istana Kepresidenan

Panutan juga turut mengomentari tentang petisi online terkait THR 2021 yang diinisiasi oleh ASN. Menurut dia, itu merupakan bagian dari demokrasi dan juga masukan buat pemerintah meskipun pada akhirnya pemerintah memang tidak bisa menyenangkan hati semua rakyatnya, termasuk ASN.

"Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN," ungkap Panutan.

Oleh karenanya, Panutan menganggap keinginan ASN untuk bisa mendapatkan pembayaran THR seperti sebelum COVID-19 untuk saat ini sulit direalisasikan.

"Kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum COVID-19), itu kurang bijak dan kurang realistis," tutur dia.

Baca Juga: THR Cuma Gapok, ASN Bikin Petisi untuk Sri Mulyani

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya