Menilik Polemik Penerima Beasiswa LPDP yang Tak Kembali ke Indonesia

2. Tak selamanya tidak kembali Indonesia adalah hal buruk

ilustrasi beasiswa (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, alumni LPDP dari University of Abeerden, Willy mengatakan, tidak selamanya tidak kembali ke Indonesia merupakan hal yang buruk. Menurut dia, ada perbedaan antara awardee yang enggan kembali ke Indonesia dengan awardee yang tidak pulang.

Namun, Willy tetap menyayangkan para penerima beasiswa LPDP yang enggan pulang ke Tanah Air setelah lulus.

"Gak pulang itu belum tentu enggan. Itu dua hal berbeda. Gak pulang itu faktornya banyak. Kalau saya lihatnya untuk alasan-alasan tertentu menurut saya gak pulang itu good thing. Misalnya dia diterima di PBB, kenapa nggak gitu lho? Toh dia bisa berkontribusi. Konteksnya sangat disayangkan kalau dia enggan, tapi kalau dia tidak pulang untuk sesuatu yang manfaatnya lebih banyak, why not?" kata dia saat dihubungi IDN Times, Rabu (10/8/2022).

Oleh sebab itu, publik atau masyarakat tidak bisa mengeneralisir para awardee yang belum atau tidak kembali ke Indonesia setelah mereka lulus.

"Buat saya itu semua case by case, gak bisa pukul rata. Kita harus lihat bigger story dia gak pulang itu kenapa, dan itu yang saya mau tegaskan tidak pulang itu tidak sama dengan enggan untuk pulang," ucap Willy.

LPDP, sambung Willy, mesti memiliki skema untuk itu. Tak heran jika kemudian dia menyinggung komunikasi dua arah yang baik antara awardee dan juga pihak LPDP.

LPDP sendiri biasanya mengirimkan email atau surat kepada para awardee-nya untuk memberitahukan perihal kepulangan mereka ke Indonesia. Email atau surat tersebut semestinya bisa jadi jalur komunikasi yang baik antara awardee dan juga pihak LPDP.

"Dari situ harusnya mereka nerima feedback, gak benar juga kalau awardee-nya itu gak ngasih feedback. Gak bisa kita salahin juga ketika LPDP mengambil tindakan-tindakan lain, misalkan mereka kerja sama dengan kedutaan atau bahkan imigrasi dan itu jadi bahaya kan buat awardee. Di sini menurut saya harus ada trust di antara awardee dan LPDP dan komunikasi dua arah itu harus ada," papar Willy.

Senada dengan Willy, awardee LPDP University of Glasgow, Iqbal mengatakan, para penerima beasiswa dari LPDP yang memutuskan bekerja di luar negeri tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia.

"Semua tergantung tujuan orang dan kondisinya seperti apa. Sebenarnya kalau diaspora Indonesia kerja profesional strategis di luar negeri itu justru menguntungkan negara kok," kata dia.

Kendati begitu, Iqbal yang mempelajari Neuroscience di Skotlandia itu bertekad untuk kembali ke Indonesia setelah lulus nanti. Sebelum itu, dia masih harus banyak belajar agar tema studinya tersebut tidak sia-sia ketika diaplikasikan di Tanah Air.

"Aku belajar Neuroscience di sini. Di Indonesia disiplin ilmu itu masih asing dan gak semua RS punya FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) misalnya dan environment-nya lebih mendukung di sini, tapi tujuanku justru pengen membawa topik Neuroscience itu gak diabaikan di Indonesia," ujarnya.

3. Sikap LPDP kepada awardee yang tidak kembali ke Indonesia

Ilustrasi beasiswa LPDP. (Instgram/lpdp_ri)

Sementara itu, LPDP sebagai institusi yang mengelola dana pendidikan untuk beasiswa juga tidak menutup mata terhadap hal tersebut.

Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto mengatakan, LPDP tidak menutup kemungkinan bagi para awardee-nya untuk menunda kepulangan mereka ke Indonesia. Namun, hal tersebut tetap tidak menggugurkan kewajiban awardee untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia.

Andin mengatakan, pemenuhan kewajiban pengabdian di Tanah Air dapat dimungkinkan untuk ditunda apabila alumni melakukan studi lanjut program doctoral/post doctoral, bekerja pada lembaga internasional atau mendapat penugasan keluar negeri dari instansi asal dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin ke LPDP.

"Penerima beasiswa yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk penundaan kepulangan ke Tanah tidak menggugurkan kewajiban kembali ke Tanah Air. Kewajiban kembali ke Indonesia akan tetap dihitung sesuai dengan ketentuan masa pengabdian yang telah sepakati," kata Andin kepada IDN Times, Rabu (10/8/2022).

Andin menambahkan, kewajiban kembali ke Indonesia akan dihitung secara akumulatif. Setiap alumni yang melanggar akan dijatuhi sanksi berupa surat peringatan.

"Jika belum kembali dalam 30 hari kalender setelah peringatan, pelanggar akan langsung dijatuhi sanksi berat dengan pencabutan status sebagai awardee LPDP dan wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diperolehnya," ujar dia.

4. Jika tak mengembalikan dana LPDP akan jadi utang

ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Andin pun menambahkan, jika ada alumni yang tidak mengembalikan dana tersebut, LPDP akan menyerahkan penagihan kepada Ditjen Kekayaan Negara sebagai panitia piutang dan lelang untuk diurus lebih lanjut.

"Sudah ada satu yang kita sampaikan ke sana. Jadi, itu sudah urusannya nanti dengan Keuangan, dengan Kejaksaan, dengan Polri dan itu sudah menjadi piutang negara. Tapi baru satu orang yang kita serahkan, yang lain masih kita persuasi, negosiasi, dan pulang," tuturnya.

Ketegasan pemerintah terhadap para awardee yang tidak pulang ke Indonesia tanpa kabar juga ditunjukkan lewat jalinan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Kemenkumham). Kerja sama itu membuat keberadaan alumni di luar negeri terlacak.

"Kita kerja sama dengan Ditjen Imigrasi. Jadi, yang belum pulang langsung kita udah tahu datanya, dan di mana dia berada sudah bisa dilacak. Kita house to house dengan Ditjen Imigrasi mengenai pendataan yang belum pulang," katanya.

5. 138 alumni LPDP belum kembali ke Indonesia

ilustrasi beasiswa (IDN Times/Aditya Pratama)

Kendati begitu, alumni LPDP yang belum kembali ke Indonesia setelah lulus jumlahnya kurang dari satu persen dari total alumni.

"Alumni yang belum kembali pasca studi berjumlah 138 orang (sekitar 0,9 persen total 15.930 alumni) yang sedang dalam proses penindakan berupa konfirmasi, penerbitan surat peringatan, dan pemeriksaan yang selanjutnya akan dilakukan proses penagihan jka tidak kembali ke Indonesia untuk berkarya," ujar Andin.

Andin menambahkan, alumni LPDP diwajibkan untuk berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi tujuan.

LPDP, sambung Andin, telah melaksanan pemantauan atas pemenuhan kewajiban kembali ke Tanah Air.

"Saat ini total alumni yang sudah ditindak dan kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdi setelah dilakukan proses penindakan sebanyak 175 orang," ujar dia.

6. Alumni wajib mengabdi di Indonesia untuk waktu yang telah ditentukan

lpdp.kemenkeu.go.id

Mengabdi di Indonesia setelah lulus merupakan kewajiban bagi para alumni LPDP. Hal itu bahkan tercantum dalam kontrak awardee LPDP sebelum menempuh pendidikan di luar negeri.

"Bagi yang telah menyelesaikan studi, LPDP mewajibkan kepada para alumni LPDP untuk kembali dan melaksanakan pengabdian di tanah air selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun (2n+1 tahun)," kata Andin.

Di sisi lain, alumni LPDP yang tidak memenuhi kewajiban tersebut maka dikenakan sanksi oleh LPDP berupa peringatan dan kewajiban pengembalian atas dana beasiswa yang telah diberikan sepanjang studi.

Kendati begitu, Andin menjelaskan bahwa kepulangan alumni LPDP bisa saja ditunda. Namun, penundaan tersebut bukan berarti kewajiban tersebut gugur begitu saja. Kewajiban kembali ke Indonesia akan tetap dihitung sesuai dengan ketentuan masa pengabdian yang telah sepakati.

"Penerima beasiswa yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk melanjutkan studi S3 tidak akan menggugurkan kewajiban kembali. Kewajiban kembali ke Indonesia akan dihitung secara akumulatif," beber Andin.

7. PBNU desak LPDP buka data penerima beasiswa ke publik

ilustrasi beasiswa (IDN Times/Aditya Pratama)

Keberadaan alumni LPDP yang belum atau tidak kembali ke Indonesia juga disoroti oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).  Wakil Sekjen PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan meminta agar LPDP untuk membuka data siapa saja penerima beasiswa (awardee) yang berada di luar negeri.

“LPDP itu yang dipakai uang negara. Jadi, semua orang berhak tahu siapa yang menerima manfaat dari program ini,” kata Rahmat.

Dia mengatakan, keterbukaan data LPDP ini ke depan akan membuat penerima beasiswa dapat dikontrol oleh publik. Para awardee, kata Rahmat, memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada negara dengan ilmu yang mereka dapatkan. 

“Para awardee diharapkan memahami tanggung jawab lebih besar pada bangsa dan negara dengan ilmu yang mereka dapatkan,” ucap dia.

Rahmat kemudian menyebut, para awardee yang enggan balik ke Indonesia sebagai pengkhianat intelektual.

“Para penerima LPDP yang secara sengaja membajak program ini hanya untuk pribadinya adalah tindakan kejahatan intelektual. Sikap mereka yang masa bodoh terhadap situasi bangsa ini adalah pengkhianatan intelektual,” beber dia.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menilai para penerima beasiswa LPDP seharusnya memiliki komitmen moral dan pengabdian yang kuat. Apalagi pendidikan yang dijalani para awardee ini dibiayai oleh negara.

“Kami tetap minta menagih janji, menagih komitmen teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP. Mereka menyisihkan hak anak-anak muda yang lain yang mungkin punya komitmen untuk mengabdi dan siap kembali lagi,” tegasnya. 

8. Sri Mulyani minta penerima beasiswa LPDP berterima kasih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti Session 7 International Taxation dalam FMCBG G20 Indonesia (dok. Kemenkeu RI)

Di balik polemik tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada para penerima beasiswa LPDP untuk memanfaatkan beasiswa tersebut sebaik mungkin.

Para penerima beasiswa LPDP diberikan keistimewaan dari negara untuk bisa mewujudkan mimpi menempuh pendidikan di universitas atau perguruan tinggi terbaik dunia.

"Sebagian adalah impian Anda. Jadi, kalau Anda sudah mencapai level impian yang difasilitasi negara, Anda harus mengembalikan dan berterima kasih kepada Republik Indonesia karena ini adalah dana yang berasal dari APBN," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, ada 20 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan, termasuk dana abadi beasiswa LPDP.

Sejak diinisiasi pada 2010, dana abadi beasiswa LPDP telah mencapai angka Rp100 triliun. Padahal, dana awal yang digunakan untuk membuat dana abadi beasiswa LPDP pada 2010 hanya Rp1 triliun.

"Waktu kita bangun awal mulai Rp1 triliun tahun 2010. Sekarang sudah mencapai mendekati Rp100 triliun. Dana ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dan terus menerus dijaga baik transparansi, akuntabilitas maupun tata kelolanya," ucap Sri Mulyani.

Atas dasar hal tersebut, beasiswa LPDP hanya diberikan kepada putra dan putri bangsa yang memang telah lolos seleksi.

Namun, kata Sri Mulyani, peserta LPDP terpilih tak hanya memiliki prestasi akademik yang baik, melainkan juga harus berkomitmen untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

"Untuk bisa mendapatkan LPDP, Anda harus diyakinkan merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Calon-calon awardee dan awardee LPDP adalah mereka yang terus menjaga persatuan Indonesia," ujarnya.