Menkeu: Ekonomi Membaik, Bukti Kolaborasi Pemerintah-Pelaku Usaha

Indonesia tengah mengalami perbaikan ekonomi pasca COVID-19

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan ekonomi yang terjadi pascapandemik COVID-19 ini merupakan buah dari kolaborasi apik antara pemerintah dan pelaku usaha. Dia menyebut Indonesia telah mengelola pandemi COVID-19 dengan sangat baik. 

"Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru," ujar Sri Mulyani di sela kunjungan kerja (kunker) ke Cikarang dan menggelar dialog dengan para pelaku usaha dari Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta, Jumat (27/1/2023).

Di tahun 2023, menurutnya, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik.

"Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi," papar Sri Mulyani.

Baca Juga: Pengusaha Bakal Bantu Pemerintah Kejar Investasi Rp1.400 Triliun

1. Kolaborasi dan dukungan pemerintah-pelaku usaha

Menkeu: Ekonomi Membaik, Bukti Kolaborasi Pemerintah-Pelaku UsahaMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi Cikarang Dry Port di Jababeka. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Dalam melewati kondisi tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah dan pelaku usaha mesti terus berkolaborasi. Salah satu kolaborasi yang dilakukan pemerintah adalah melalui Bea Cukai lewat beberapa kebijakan strategis. Di antaranya adalah memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Hal itu pun sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri.

Upaya ini terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai pada 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada 2021 yang menunjukkan hasil positif.

Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada 2021 lebih baik dibandingkan 2020. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi krisis yang diprediksikan terjadi pada 2023.

"Dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar satu persen dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar tiga persen. Dari sisi investasi, pada 2021 penambahan investasi meningkat sebesar Rp103 milliar pada perusahaan KB dan Rp30,59 milliar pada perusahaan KITE," beber Sri Mulyani.

Adapun untuk indirect economic activity, pada 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional.

Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78 persen), sektor perdagangan (165,32 persen), makanan (173,62 persen), dan transportasi (128,52 persen). Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52 persen) disusul transportasi (55,58 persen), perdagangan (35,04 persen), dan akomodasi (24,64 persen).

Baca Juga: Sri Mulyani Konsultasi dengan DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

2. Sri Mulyani meninjau Cikarang Dry Port

Menkeu: Ekonomi Membaik, Bukti Kolaborasi Pemerintah-Pelaku UsahaSituasi Cikarang Dry Port di Jababeka (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Selain berdialog dengan pelaku usaha, Sri Mulyani juga melakukan tinjuan ke Cikarang Dry Port (CDP). Dalam tinjauan tersebut, Sri Mulyani melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS) itu.

Berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang, CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.

Sri Mulyani menyatakan, dalam menghadapi potensi tantangan ke depan dalam menyediakan layanan yang semakin baik, CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis.

"Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan sistem, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA," kata dia.

Baca Juga: Bagaimana NLE Bisa Jadi Solusi Efisiensi Industri Logistik Indonesia?

3. Sejalan dengan pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE)

Menkeu: Ekonomi Membaik, Bukti Kolaborasi Pemerintah-Pelaku UsahaSituasi Cikarang Dry Port di Jababeka (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Sri Mulyani menambahkan, transformasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE).

NLE merupakan inisiatif besar nasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok.

"Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha. Penerapan kebijakan dan prosedur yang semakin baik juga menjadi komitmen Presiden, untuk menjadikan Indonesia destinasi investasi, sehingga kita tidak hanya berinvestasi di domestik tetapi juga untuk ekspor," tutur Sri Mulyani.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya