Penduduk di IKN Dibatasi Cuma 1,91 Juta Orang
Prinsip ketiga pembangunan IKN adalah terhubung, aktif dan mudah diakses. (Dok. IKN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan Ibu Kota Negara (Nusantara) tidak akan sepadat di Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, populasi penduduk di IKN dibatasi hanya 1,91 juta orang.
"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ucap Fungsional Perencanaan Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (27/11/2022).
Baca Juga: UU IKN Akan Direvisi Pemerintah dan DPR, Bagian yang Mana?
1. Alasan dibatasi 1,91 juta penduduk
Prinsip kedua pembangunan IKN adalah Bhinneka Tunggal Ika. (Dok. IKN)Hayu menambahkan, pada pemindahan tahap pertama di 2024 bakal ada sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi, ASN, dan TNI-Polri di IKN.
"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun, kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," tutur Hayu.
2. Infrastruktur dasar jadi fokus
Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Di sisi lain, pemerintah pun fokus untuk membangun infastruktur dasar terlebih dahulu di IKN Nusantara.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, infrastruktur dasar di IKN bakal rampung pada semester I-2023 mendatang.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, meliputi pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development).
Editor’s picks
"Sekarang kami sedang siapkan basic infrastruktur yang ditargetkan selesai pada semester I tahun 2023,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11/2022).
3. Investor asing diundang untuk berinvestasi di IKN
Presiden Jokowi resmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan Mobil Listrik, Rabu (16/3/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)Adapun guna mewujudkan IKN Nusantara, pemerintah mengajak investor asing untuk berinvestasi di sana.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan pertemuan dengan Chief Executive Daerah Adminitrasi Khusus Hong Kong, John Lee.
Hal itu dilakukan Jokowi di sela pertemuan pemimpin ekonomi APEC di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Jumat (18/11/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas tiga isu utama yaitu kerja sama perdagangan, investasi, dan perlindungan WNI di Hong Kong.
Di bidang investasi, Jokowi mengundang para investor Hong Kong sebagai salah satu sumber investasi terbesar di Indonesia untuk dapat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Green City.
“Investor Hong Kong dapat turut mengembangkan infrastruktur, transportasi, green energy, transformasi digital, dan value added industries,” kata Jokowi.
Sementara itu, pemerintah diwakili Kementerian PUPR baru saja menerima kunjungan Pengiran Muda Abdul Qawi dari Brunei Darussalam di Kampus PUPR. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Brunai Darussalam di bidang infrastruktur, termasuk IKN.
Zainal Fatah selaku Sekjen Kementerian PUPR mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR sangat terbuka kepada Brunei Darussalam untuk menjajaki kerja sama berbagai sektor infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), baik untuk proyek KPBU solicited (diprakarsai pemerintah) maupun unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah).
Salah satunya kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, dengan mengedepankan inovasi teknologi baru terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
“Sekarang kami sedang membangun IKN di Kalimantan. Kami sangat terbuka untuk menerima investor dari Brunei Darussalam untuk mendukung pembangunan IKN," tuturnya.
Baca Juga: BI Bersiap Pindah ke IKN Tahun Depan, Begini Prosesnya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
