Sri Mulyani: Banyak Gubernur Mau Bangun Kawasan Industri Halal
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). (dok. Tangkapan Layar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pihaknya berencana menambah kawasan industri halal di Indonesia.
Hal itu sejalan dengan keinginan banyak kepala daerah yang menghendaki wilayahnya jadi tempat pembangunan kawasan industri halal.
"Beberapa gubernur ingin juga membangun kawasan industri halal dan ini perlu didukung dengan program kementerian/lembaga. Termasuk untuk bisa mengundang pelaku ekonomi masuk di kawasan ekonomi halal tersebut," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Adapun saat ini pemerintah baru menetapkan tiga kawasan industri halal di Serang, Sidoarjo, dan Bintan. Ketiganya bakal dikembangkan menjadi klaster industri halal dengan tujuan menjadi halal hub internasional.
Baca Juga: KNEKS Segera Bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
1. Kawasan industri halal dibarengi dengan KDEKS
Konferensi pers pasca Rapat Pleno KNEKS yang kedua disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin dan Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Sejalan dengan hal tersebut, KNEKS juga berkomitmen membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi di Indonesia. Komitmen itu ditujukan agar cita-cita menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia pada 2024 yang dicanangkan KNEKS bisa menjadi kenyataan.
"Sudah ada sekarang itu adalah di Sumatra Barat dan kemudian akan ada di Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur serta akan terus dikembangkan (ke seluruh Indonesia)," kata Wakil Presiden RI yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KNEKS, Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Ekonomi Syariah Bakal Jadi Sumber Pertumbuhan Baru bagi RI
2. Percepatan sertifikasi halal untuk UMKM
Editor’s picks
Penerimaan sertifikat halal produk UMKM secara simbolis dari Bupati Madiun Ahmad Dawami kepada perwakilan pengusaha di Pendapa Muda Graha, Pemkab Madiun. IDN Times/Nofika Dian Nugroho.Selain pengembangan industri halal, program lainnya yang ditetapkan KNEKS untuk mencapai tujuan Indonesia jadi produsen halal dunia adalah pengembangan usaha syariah.
Berkaitan dengan itu, KNEKS mendapat instruksi dari Ma'ruf Amin agar bersama Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kalau jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60 juta, dengan kecepatan sekarang ada akan membutuhkan waktu lama. Jadi, perlu terobosan kita semua ini dan ini menjadi PR dari Bapak Wapres yang meminta KNEKS selesaikan dan pikirkan jalan keluar dan pendekatannya," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Peran Ekonomi Syariah di Indonesia Terus Meningkat
3. Perkembangan industri halal di Indonesia
Kementerian Agama Republik IndonesiaSekadar informasi, konsumsi produk halal Indonesia pada 2019 tercatat mencapai 144 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Capaian itu lantas membuat Indonesia jadi konsumen terbesar produk halal.
Sejalan dengan hal tersebut, sektor pariwisata syariah pun membuat Indonesia nangkring di posisi enam dunia dengan nilai hingga 11,2 miliar dolar AS.
Adapun di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ketiga dunia dengan total konsumsi 16 miliar dolar AS. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia ada di peringkat enam dan dua di dunia dengan total pengeluaran masing-masing 5,4 miliar dolar AS serta 4 miliar dolar AS.
Bukan hanya itu, kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat. Hal itu dapat dilihat dari membesarnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB, yakni pada 2016 yang sebesar 24,3 persen menjadi 24,86 persen pada 2020.
Berita Terkini Lainnya
