Sri Mulyani Tak Puas Realisasi APBD Banyak yang di Bawah 50 Persen
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 masih belum maksimal.
"Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Kalau kita lihat di berbagai daerah, mereka rata-rata hanya belanja di sekitar 50 persen," ujar Sri Mulyani, Selasa (23/11/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Soal KTP Jadi NPWP: Gak Punya Pendapatan, Gak Bayar Pajak!
1. Sri Mulyani tak puas dengan realisasi APBD saat ini
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani pun merasa sedikit kecewa dengan capaian tersebut mengingat sebentar lagi 2021 segera berakhir.
"Bayangkan ini sudah bulan November tanggal 23. Ini artinya tinggal satu bulan lebih sedikit karena kita biasa tutup tahun anggaran belanja terakhir tanggal 24 maka kita sebetulnya praktis hanya punya satu bulan mengeksekusi APBD dan APBN," kata dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Fenomena Pekerja yang Mulai Nyaman WFH
2. Daerah dengan realisasi APBD tertinggi
Editor’s picks
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani menambahkan sampai saat ini baru ada segelintir daerah yang mampu merealisasikan APBD 2021 di atas 50 persen.
"Yang paling tinggi kita lihat di sini adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu di atas 66 persen. Namun, ada daerah seperti Maluku yang belanjanya baru 39 persen," tuturnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Aset BLBI Disertifikasi buat Tangkal Mafia Tanah
3. Pemda dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan realisasi belanja APBD tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Namun, secara presentase terhadap total anggaran yang ada justru masih sangat terbatas sehingga seluruh pemda di Indonesia mengalami surplus APBD.
"Artinya pendapatan mereka lebih besar ketimbang belanja mereka dan ini berarti pemerintah pusat yang sedang berusaha mendorong pemulihan ekonomi dengan counter cyclical defisit yang mencapai Rp540 triliun, tetapi daerah justru kemudian menahan belanja atau belum bisa belanja sehingga terjadi surplus sebesar Rp11,5 triliun," tutur dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menyebut efektivitas dorongan kebijakan anggaran di pusat dan daerah belum sinkron.
"Pusatnya sudah mendorong, daerahnya justru berhenti atau meredam dan ini tentu dampaknya ke perekonomian tidak optimal," ucap Sri Mulyani.
Berita Terkini Lainnya
