Comscore Tracker

Utang RI Naik Terus, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Batas utang Indonesia melampaui rekomendasi IMF

Jakarta, IDN Times - Utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku khawatir pemerintah tak sanggup membayar.

Hal tersebut tercantum dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

BPK menilai bahwa pertumbuhan utang pemerintah saat ini sudah melampaui produk domestik bruto (PDB) dan mereka khawatir kemampuan pemerintah untuk membayar utang-utang tersebut jadi menurun.

"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga uang," tulis BPK, seperti dikutip IDN Times, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: Duh, Utang Pemerintah Lampaui Ketentuan IMF!

1. Utang pemerintah melebihi ambang batas yang direkomendasikan IMF

Utang RI Naik Terus, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup BayarANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

Dalam Ringkasan Eksekutif LHP Atas LKPP Tahun 2020, BPK juga menyebutkan bahwa indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) dan atau International Debt Relief (IDR).

"Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen," tulis BPK.

Selain itu, BPK juga mencatat rasio utang terhadap penerimaan yang sebesar 369 persen telah melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 hingga 167 persen dan juga melampaui rekomendasi IMF sebesar 90 hingga 150 persen.

BPK pun turut menyoroti kesinambungan fiskal 2020 yang mencapai 4,27 persen. Hal tersebut melampaui batas rekomendasi dari The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411-Debt Indicators, yaitu di bawah 0 persen.

"Pandemik COVID-19 meningkatkan defisit, utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," kata BPK.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI April 2021 Naik Lagi, Tembus Rp5.935 Triliun

2. Realisasi utang pada 2020

Utang RI Naik Terus, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup BayarIlustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Pada 2020, realisasi pendapatan negara dan hibah ialah sebesar Rp1.647,78 triliun atau mencapai 96,93 persen dari anggaran. Pendapatan itu berasal dari:

  • Penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,14 triliun
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp343,81 triliun
  • Penerimaan Hibah sebesar Rp18,83 triliun

Khususnya untuk penerimaan perpajakan yang sumber utama pendanaan APBN, hanya mencapai 91,50 persen dari anggaran atau turun sebesar 16,88 persen dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp1.546,14 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp2.595,48 triliun atau mencapai 94,75 persen dari anggaran, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,95 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp691,43 triliun, dan dana desa sebesar Rp71,10 triliun.

Dengan demikian, pada tahun 2020 terdapat defisit anggaran sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14 persen dari PDB (produk domestik bruto).

Namun, realisasi pembiayaan (pengadaan utang) tahun 2020 mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91 persen dari nilai defisit anggaran.

Oleh karenanya, sisa utang yang tak terpakai di tahun 2020 yakni sebesar Rp245,59 triliun atau yang disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

3. Kondisi utang pemerintah hingga April 2021

Utang RI Naik Terus, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup BayarIlustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Apil 2021 sebesar 418 miliar dolar AS. Angka itu naik 4,8 persen, lebih kecil dari kenaikan bulan sebelumnya yang sebesar 7,2 persen.

ULN Pemerintah pada April 2021 tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN Pemerintah pada April 2021 tumbuh 8,6 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6 persen (yoy).

ULN Pemerintah tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, diantaranya program inklusi keuangan.

Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Kepala Departemen Komunikasi, Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/6/2021).

Adapaun upaya-upaya tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8 persen).

Posisi ULN Pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar 206,0 miliar dolar AS.

Baca Juga: Pertimbangkan dan Ketahui Bedanya: Utang Baik dan Utang Buruk

Topic:

  • Hana Adi Perdana
  • Jumawan Syahrudin

Berita Terkini Lainnya