Menlu RI Khawatir soal Kebijakan Baru Due Dilligence Inggris
Menlu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Saab (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku khawatir terhadap kebijakan perdagangan baru yang segera dirilis oleh Inggris. Kebijakan due dilligence atau uji tuntas yang ditetapkan oleh Negeri Ratu Elizabeth itu dinilai Retno berpotensi menciptakan hambatan nontarif ekspor bagi produk Indonesia ke Inggris.
"Inggris berencana memberlakukan tindakan due dilligence untuk beberapa komoditas pertanian termasuk kelapa sawit, kopi, kayu dan produk kayu," kata Retno ketika memberikan keterangan pers virtual pada Rabu malam, 14 Oktober 2020 lalu dari London, Inggris.
Due dilligence mengharuskan produsen yang mengekspor produknya ke Inggris untuk mencantumkan informasi atau semacam sertifikat yang membuktikan komoditas tersebut melindungi ekosistem. Selain itu, komoditas tersebut tidak ditanam di lahan yang mengalami deforestasi secara ilegal. Bila produsen gagal memenuhi aturan itu, maka produknya tidak boleh dipasarkan di Inggris atau dikenai denda bila terbukti melanggar.
Padahal, Inggris merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia dari Eropa dan menjadi peringkat pertama yang melakukan perdagangan kayu dengan Eropa. Apa yang akan dilakukan Retno agar Inggris tidak memberlakukan due dilligence bagi komoditas dari Indonesia?
1. Menlu Retno menyarankan duduk bersama dan bernegosiasi mengenai rantai pasokan komoditas
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan briefing (Dokumentasi Kemenlu)Untuk mengatasi permasalahan itu, Menlu Retno mengusulkan mutual recognition, sehingga kebijakan due dillegence tidak perlu diberlakukan. Selain itu, tidak perlu ada pembatasan produk-produk asal Indonesia ke Inggris.
Dalam kunjungan dinasnya ke Inggris, Menlu Retno juga menyebut ada beberapa investor di sana yang berminat untuk menanamkan investasi di bidang renewable energy.
"Misalnya ada Aggreko yang merencanakan operasinya di Indonesia dari suplai gas dan diesel ke suplai solar PVs. Kemudian, Orbital Marine Power yang merencanakan untuk membangun proyek tidal turbine yang akan memproduksi energi 10MW di wilayah timur Indonesia," tutur Menlu perempuan pertama di Indonesia itu.
Ia juga menyebut investor lain yakni Nova Innovation yang berencana membangun 'off-grid tidal turbine'.
Baca Juga: 16 Ribu Kasus COVID-19 di Inggris Tak Tercatat Akibat Salah Input Data
2. Indonesia resmi mengimpor 100 juta vaksin AstraZeneca dari Inggris
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir saat melakukan dinas di Inggris (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)Agenda utama lainnya Retno selama berada di Inggris yakni menyaksikan penandatanganan kesepakatan pembelian 100 juta vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca. Vaksin itu dikembangkan bersama Universitas Oxford dan kini telah memasuki uji klinis tahap ketiga.
Menurut Retno, AstraZeneca sanggup mengirimkan vaksin COVID-19 pada semester pertama di tahun 2021. Pengiriman vaksin itu, kata Retno akan dilakukan secara bertahap.
Untuk mengimpor vaksin buatan Inggris itu, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai US$250 juta atau setara Rp3,67 triliun pada akhir Oktober 2020. Namun, dana itu baru digunakan untuk pembayaran uang muka. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rp3,67 triliun merupakan dana yang setara untuk membeli 50 juta vaksin COVID-19.
Sikap pemerintah untuk mengimpor vaksin COVID-19 yang belum disetujui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) menuai kritik dari epidemiolog Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Menurutnya, sangat berbahaya memberikan vaksin yang belum teruji keampuhan dan keamanannya.
3. Menlu Retno menekankan dalam pembelian vaksin, faktor keamanan dan keampuhan jadi pertimbangan utama
Menlu Retno Marsudi (Dok. IDN Times/Istimewa)Dalam keterangannya, Retno mengatakan, delegasi Indonesia telah mewanti-wanti kepada AstaraZeneca untuk mengedepankan faktor keamanan dan keampuhan dari vaksin COVID-19. Retno seolah menepis kekhawatiran para epidemiolog mengenai vaksin AstraZeneca. Apalagi uji klinis tahap ketiga sempat dihentikan oleh AstraZeneca, karena ada satu relawan di Inggris yang jatuh sakit usai disuntikan vaksin.
"Faktor-faktor ini akan menjadi bagian dari kerja sama vaksin Indonesia dengan Astrazeneca, termasuk berbagi informasi hasil uji klinis I dan II," ungkap perempuan yang pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.
Dokumen kesepakatan pembelian vaksin AstraZeneca ditandatangani oleh petinggi perusahaan farmasi itu dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Beli 100 Juta Vaksin Astrazeneca, Menlu RI: Dikirim Pertengahan 2021
Berita Terkini Lainnya
