Moeldoko: Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I Segera Dilakukan
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi agenda superprioritas pemerintah. Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dilaksanakan dalam waktu dekat.
Proyek infrastruktur yang segera diwujudkan mulai dari pembangunan jalan baru, preservasi jalan termasuk akses menuju ke wilayah IKN. Selain itu, pemerintah juga bakal membangun jalur intake air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya. Fasilitas itu termasuk Istana Negara hingga kantor-kantor kementerian.
"Maka, untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja ekstra ordinary yang membutuhkan persiapan matang, pengawalan super serta kolaborasi antar kementerian atau lembaga serta instansi," ungkap Moeldoko melalui keterangan tertulis, Jumat (8/4/2022).
Pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI itu mewanti-wanti bahwa pemindahan dan pembangunan ibu kota baru adalah pekerjaan rumit. Waktu yang dibutuhkan pun sangat panjang.
"Waktu untuk membangun ibu kota baru berkisar 5-20 tahun," kata dia.
Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif. Sementara, pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo bakal berakhir pada 2024. Sehingga, banyak yang meragukan ketika Jokowi turun dari kursi presiden, proyek ambisius itu masih tetap berlanjut.
Dari mana rencananya dana untuk membangun IKN di Kaltim? Apalagi calon investor besar seperti Softbank memilih untuk mundur dari pendanaan di tengah jalan.
1. Pemerintah bakal tutup lubang bekas tambang batu bara yang masih tersisa di area IKN
Lubang bekas galian tambang batu bara ilegal di Waduk Samboja. Sumber: BWS Kalimantan IIIGerak super cepat pemerintah untuk mulai membangun IKN diawali dengan adanya koordinasi antar lembaga dan kementerian. Seperti rapat yang digelar pada hari ini, diikuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Publik/BPN hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Moeldoko di dalam rapat turut menyebut bahwa kedeputian I KSP sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) dan koordinasi dengan lembaga terkait. Pemerintah pun, kata Moeldoko, siap melakukan pembangunan IKN tahap I.
Pembangunan tahap I diprediksi berlangsung pada 2022 hingga 2024. Pada periode itu, pembangunan IKN dibagi ke dalam tiga alur kerja besar yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan dibangun di tahap satu.
Personel TNI, Polri dan BIN direncanakan dipindahkan ke IKN Kaltim pada 2023. Lalu, disusul pemindahan badan eksekutif, legislatif, yudikatif dan ASN pada awal 2024. Ketika pembangunan IKN tahap I sudah rampung, maka ASN mulai dipindahkan ke Kaltim.
Moeldoko juga menyebut di tahap I itu pemerintah akan melakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Sementara, berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim ada 94 lubang di lokasi IKN di Kaltim.
Editor’s picks
Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Galang Dana Masyarakat untuk Biaya Bangun IKN
2. Rencana aksi pembangunan IKN tahap I akan diselesaikan pada April 2022
Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)Sementara, pemerintah juga menargetkan akan merampungkan rencana aksi pembangunan IKN pada April 2022. Rencana aksi itu, kata Moeldoko, bakal diawali dengan diterbitkan aturan turunan UU IKN Prioritas. Kemudian, pembangunan infrastruktur IKN mulai direalisasikan.
"Kami harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggung jawabkan," ungkap Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko juga meminta agar tidak ada lagi perdebatan mengenai pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Hal tersebut sudah final lantaran UU IKN sudah disetujui oleh parlemen.
3. Pemerintah buka opsi galang dana dari masyarakat untuk bangun IKN
Presiden RI Bapak Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menanam berbagai tanaman endemik Indonesia bersama Ketua MPR, para Menteri dan 34 Gubernur se-Indonesia serta 15 Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur, di Titik Nol Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Senin (14/3). (Dok. KLHK)Pekerjaan rumah berat Jokowi untuk memindahkan ibu kota yakni masih terbatasnya anggaran yang ada. UU IKN membatasi penggunaan dana APBN untuk membangun ibu kota baru sebanyak 20 persen. Sisanya, harus dicari dengan skema pendanaan yang lain.
Maka, pemerintah membuka opsi untuk melakukan penggalangan dana dari masyarakat atau yang kerap disebut crowdfunding. Usulan itu mengemuka tak lama usai salah satu calon investor IKN Nusantara, Softbank memilih mundur dari pendanaan ibu kota baru. Padahal, semula Softbank digadang-gadang bakal menanamkan duit senilai US$100 miliar atau setara Rp1.432 triliun.
Pernyataan urun dana dijadikan salah satu opsi terungkap ketika Bambang Susantono diwawancarai Majalah Tempo yang tayang pada periode 27 Maret 2022 hingga 3 April 2022.
"Peran APBN cukup penting karena APBN akan menjadi jangkar duluan untuk membangun kepercayaan pasar atau calon investor. Masyarakat (juga) bisa (terlibat) melalui model crowdfunding. Berbagai macam creative financing (pembiayaan di luar APBN) masih terus kami coba eksplor," ungkap Bambang dalam wawancara tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan perdebatan di ruang publik. Mereka menduga skema urun dana muncul lantaran pembangunan IKN Nusantara tak memiliki duit yang cukup. Sementara, untuk membangun IKN, total dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun.
Baca Juga: Ilusi Bangun Ibu Kota Negara Baru di Akhir Kepemimpinan Jokowi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
