Survei IPI: Warga Nilai Harga Migor Masih Mahal meski Mafia Ditangkap
Ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebagian besar warga di Tanah Air menilai harga minyak goreng curah masih mahal meski mafianya sudah diringkus oleh Kejaksaan Agung. Rata-rata harga migor curah yang dijual di dekat rumah warga berkisar Rp15 ribu hingga Rp19 ribu.
Itu merupakan temuan dari Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Burhanudin Muhtadi pada Senin, (11/7/2022). Survei itu dilakukan pada periode 16 Juni 2022 hingga 24 Juni 2022 dan melibatkan 1.200 responden.
Tim survei IPI mendatangi para responden dan menanyakan secara tatap muka. Penarikan sampel responden dilakukan metode multistage random sampling.
Hasilnya, sebanyak 58,3 persen responden mengatakan harga migor kurang terjangkau. Sedangkan, sebanyak 17 persen responden menyebut harga migor tidak terjangkau sama sekali. Dari survei itu terungkap, sebanyak 22,9 persen saja responden yang menyatakan harga migor sudah mulai bisa dijangkau oleh masyarakat.
Hal ini bertolak belakang dengan ekspektasi publik bahwa saat mafia migor sebagian sudah berhasil diringkus oleh Kejaksaan Agung, harga komoditas tersebut bisa kembali ke Harga Ekonomis Tertinggi (HET) yakni Rp14 ribu.
"Meski harga mulai turun, tetapi bagi sebagian masyarakat 70 persen masih kurang atau tidak terjangkau sama sekali. Dibanding (survei) sebelumnya, angkanya lebih tinggi lagi yang mengatakan harga migor kurang terjangkau. Penegakan hukum itu berhasil menurunkan harga migor tetapi belum banyak, masih cukup besar masyarakat menilai harga migor belum terjangkau," ungkap Burhanudin seperti dikutip dari YouTube IDN Times pada hari ini.
Apakah masyarakat masih kesulitan untuk mengakses komoditas migor saat ini?
Baca Juga: Zulhas dan Anaknya Bagi Migor, Jubir Muda PAN: Beli dari Dana Pribadi
1. Pelan-pelan warga sudah bisa mengakses komoditas migor
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 16 Juni 2022 - 24 Juni 2022. Survei itu melibatkan 1.200 responden. (Tangkapan layar hasil survei IPI)Perkara kelangkaan komoditas migor ini sudah dirasakan oleh warga sejak akhir 2021 lalu. Berbagai kebijakan telah dicoba, namun harganya masih tinggi.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun sampai mengganti Muhammad Lutfi dari posisi Menteri Perdagangan. Jabatan itu diisi oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sejak 15 Juni 2022 lalu. Meski begitu, harga migor belum juga sesuai HET yakni Rp14 ribu.
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh IPI, sebanyak 36,2 persen warga yang mengonsumsi migor curah, masih membeli di kisaran harga Rp15 ribu hingga Rp19 ribu per liter. Sebanyak 16,8 persen responden mengaku membeli migor curah di dekat rumahnya dengan harga Rp20 ribu hingga nyaris Rp25 ribu per liternya.
Sedangkan, untuk migor kemasan, sebanyak 38,7 persen responden membeli dengan harga Rp25 ribu hingga nyaris Rp30 ribu per liternya. Ada pula 5 persen responden yang membeli migor kemasan dengan harga nyaris Rp35 ribu per liternya.
Berdasarkan data dari IPI, mayoritas responden atau 68,9 persen responden merupakan pengguna migor kemasan. Hanya 30,7 persen responden yang mengonsumsi migor curah.
Di sisi lain, masyarakat kini terlihat sudah bisa mengakses migor bila dibandingkan beberapa bulan lalu. Bila pada April 2022 sebanyak 83,7 persen responden mengaku kesulitan mendapatkan migor, maka Juni 2022 angkanya turun mencapai 71,6 persen.
Editor’s picks
Baca Juga: Mayoritas Urusan Negara Sampai Migor Dipegang Luhut, PKS: Makin Terasa
2. Masyarakat dengan pendapatan di atas Rp4 juta merasa berhak dapat BLT migor
Presiden Joko "Jokowi" Widodo didampingi menantu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan putrinya, Kahiyang Ayu blusukan ke Pasar Petisah pada 6 Juli 2022. (www.instagram.com/@bobbynst)Temuan lain yang menarik dari hasil survei IPI yakni jumlah masyarakat yang merasa berhak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor semakin bertambah. Jumlah responden yang menilai dirinya berhak menerima bantuan BLT mencapai 74,3 persen. Sementara, yang mengaku tak berhak menerima BLT mencapai 25 persen.
Bahkan, bila dilihat dari demografi responden, sebanyak 43 persen responden yang memiliki penghasilan di atas Rp4 juta juga merasa berhak memperoleh BLT migor. Padahal, salah satu syarat penerima BLT yakni mereka harus terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) atau program keluarga harapan (PKH).
Selain itu, pedagang kaki lima yang berjualan pangan dengan cara digoreng turut berhak memperoleh BLT migor. Nominal BLT yang diterima pada periode April 2022 hingga Juni 2022 mencapai Rp300 ribu.
3. Ekonom prediksi harga BBM Pertalite pada 2023 bakal naik
Ekonom INDEF, Aviliani, ketika berbicara di pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) (Tangkapan layar YouTube IPI)
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 16 Juni 2022 - 24 Juni 2022. Survei itu melibatkan 1.200 responden. (Tangkapan layar hasil survei IPI)Sementara, bila dilihat dari hasil survei IPI, harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi menjadi permasalahan yang dinilai oleh publik harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Hal itu termasuk menurunkan harga migor. Jumlah responden yang mengatakan hal tersebut mencapai 43 persen.
Sedangkan, di bawahnya, 15 persen responden menilai menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran jadi permasalahan kedua mendesak yang harus dituntaskan. Di peringkat ketiga ada mengurangi kemiskinan yang juga perlu segera diselesaikan. Angkanya mencapai 9,3 persen.
Di sisi lain, ekonom INDEF, Aviliani, menilai kondisi perang di Ukraina yang diprediksi bisa berlangsung panjang menyebabkan 20 negara sudah memutuskan untuk menyetop ekspor pangan. Mereka memilih untuk menyimpan demi kebutuhan dalam negeri. Hal ini disebut dalam dunia ekonomi sebagai 'supply shock.'
"Saat ini kan angka inflasi kita masih dikatakan bagus sekitar 4 persen, karena harga BBM masih disubsidi oleh pemerintah. Coba, kalau subsidi BBM tidak disubsidi, pasti angka inflasinya jauh lebih tinggi. Tapi, seberapa jauh pemerintah bakal terus memberikan subsidi untuk BBM, saya rasa paling jauh sampai akhir tahun 2022," ungkap Aviliani memaparkan analisanya.
Ia memperkirakan pada 2023, BBM sudah tidak lagi bakal disubsidi. Sebab, subsidi BBM menelan anggaran mencapai Rp500 triliun.
"Pemerintah harus menyosialisasikan bagian yang enak-enaknya saja, tetapi harus juga memberikan peringatan ke masyarakat bahwa inflasi ini bakal terjadi. Artinya, masyarakat dibawa untuk memahami kondisi," tutur dia lagi.
Ia menambahkan situasi peningkatan inflasi tidak saja sudah terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lainnya. Bahkan, inflasi di AS sudah menembus angka 8 persen.
Baca Juga: KSAD Klaim Ditugaskan Luhut Tinjau Harga Migor di Pasar Tradisional
Berita Terkini Lainnya
