Komisi VII DPR Setuju Pagu Anggaran 2023 Kementerian ESDM Rp5,52 T
Gedung MPR DPR RI (IDN Times/Marisa Safitri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi VII DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,52 triliun.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (22/9/2022), di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Minta Warga Hemat BBM, Menteri ESDM: Biasa 3 Liter, Bisa Gak 2 Liter?
1. Tambahan anggaran sepenuhnya untuk infrastruktur masyarakat
Menteri ESDM Arifin Tasrif (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)Pagu anggaran tersebut untuk Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp1,46 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp669 miliar, Ditjen Pengembangan SDM Rp522 miliar, dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Rp868 miliar.
"Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang pradipa, sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan, dan masyarakat segera dapat memanfaatkannya," kata Arifin dalam sambutannya.
2. Pagu anggaran infrastruktur sebesar Rp1,66 triliun
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022). (youtube.com/Kemenkeu RI)Adapun pagu anggaran kegiatan infrastruktur tahun 2023 sebesar Rp1,66 triliun, berkurang dari hasil raker pada 8 September yang direncanakan sebesar Rp1,86 triliun. Namun, anggaran tersebut bertambah dari yang hanya pagu anggaran sebesar Rp1,1 triliun menjadi Rp1,66 triliun.
Dari pagu anggaran itu, sebanyak Rp208 miliar untuk Konkit Nelayan tetap sebanyak 20 ribu paket, Konkit Petani berkurang 10 ribu paket dari semula 40 ribu, menjadi 30 ribu paket dengan anggaran Rp259 miliar. Lalu ada Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tetap 83 ribu rumah tangga, dengan anggaran Rp201 miliar.
3. Menteri ESDM minta DPR segera sampaikan data lengkap penerima manfaat
(IDN Times/Fiqih Damarjati)Arifin menyatakan, Kementerian ESDM masih menunggu Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan data lengkap usulan penerima manfaat infrastruktur.
"Kami juga mohon dukungan anggota Komisi VII DPR RI, untuk dapat segera menyampaikan kelengkapan data usulan penerima manfaat, agar proses pengadaan dan pelaksanaan infrastruktur dapat berjalan dengan baik sesuai rencana," ujar Arifin.
Berita Terkini Lainnya
