Jokowi Ancam Cabut Insentif Industri yang Tak Capai Target
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta para menterinya mengevaluasi industri-industri yang selama ini mendapat insentif. Apabila industri-industri tersebut tak memenuhi target pemerintah, Jokowi meminta agar insentif dicabut.
Hal itu dikatakan Jokowi saat menggelar rapat terbatas online mengenai Penyesuaian Harga Gas untuk Industri dan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, Rabu (18/3).
1. Jokowi minta menterinya perhitung industri-industri yang diberikan insentif
Baca Juga: Pemerintah Tebar Insentif, Defisit APBN Berpotensi Melebar
Dalam ratas tersebut, Jokowi meminta para menterinya untuk mengkalkulasi lagi insentif yang diberikan kepada setiap industri. Semua industri termasuk industri gas juga diminta Jokowi dikalkulasi.
"Saya minta ratas hari ini saya bisa diberikan hitung-hitungan kalkulasinya seperti apa," ucap Jokowi.
2. Jokowi sebut industri yang diberi insentif harus meningkatkan produksi dan investasi
Editor’s picks
Kemudian Jokowi menyampaikan, industri yang diberikan insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksi serta investasi. Sesuai kebijakan pemerintah tentang penetapan harga gas, ada enam industri yang mendapat prioritas penurunan gas.
Keenam industri itu antara lain industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, dan industri gelas serta industri listrik yang mendapat insentif.
"Industri yang diberi insentif juga mampu meningkatkan efisiensi proses produksinya, sehingga produknya bisa lebih kompetitif. Industri yang diberi insentif juga harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ujar Jokowi.
3. Industri yang tidak mencapai target akan dicabut insentifnya
Selain itu, Jokowi juga memberi opsi untuk mencabut insentif terhadap industri yang dianggap tidak bisa menunjukkan performa sesuai target yang dipatok pemerintah. Target yang dimaksud seperti peningkatan kapasitas produksi dan perluasan serapan tenaga kerja.
"Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan terhadap industri-industri yang diberikan insentif. Harus ada disisentif, harus ada punishment, sehingga industri tidak memiliki performa sesuai yang kita inginkan," kata Jokowi menambahkan.
Baca Juga: Insentif Belum Jelas, Pengusaha Dilema Soal Operasional