Jokowi Sebut Defisit APBN Makin Bengkak Jadi 6,38 Persen 

APBN digunakan untuk penanganan COVID-19

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 semakin membengkak jadi 6,38 persen. Angka tersebut terus meningkat dari proyeksi terakhir sebesar 6,34 persen.

"Jadi nanti akan ada penyesuaian, sekarang defisitnya 6,38," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Defisit APBN 2020 Melebar Jadi Tembus Rp1000 T

1. Jokowi yakin APBN normal lagi pada 2023

Jokowi Sebut Defisit APBN Makin Bengkak Jadi 6,38 Persen Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020) (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Kendati angka defisit membengkak, namun Jokowi optimistis defisit APBN 2021 bisa membaik dibandingkan tahun ini. Targetnya, defisit APBN 2021 bisa sekitar 5 persen. Lalu, defisit APBN 2022 ditargetkan membaik ke level 4 persen, dan APBN 2023 kembali di bawah 3 persen. Dengan demikian, situasi normal diharapkan terjadi pada 2023.

"Defisit kita itu kecil banget dengan situasi yang dinamis. Tapi sekali lagi bandingkan dengan yang lain, kita sudah sangat prudent dan hati-hati," ucap Jokowi.

2. Jokowi sebut APBN digunakan untuk penanganan COVID-19

Jokowi Sebut Defisit APBN Makin Bengkak Jadi 6,38 Persen Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Meski angka defisit meningkat, mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, membengkaknya belanja negara karena diperuntukkan untuk hal-hal yang memang tepat sasaran. Belanja negara, lanjut Jokowi, banyak disalurkan untuk bantuan sosial dan bantuan modal kerja guna membangkitkan daya beli masyarakat, terutama di tengah pandemik virus corona ini.

"Asal tepat sasaran, pertama, untuk membangkitkan daya beli masyarakat dan membantu modal kerjanya lagi, saya mau mutar ke seluruh kota untuk urusan ini," ujar dia.

3. Ma'ruf Amin: Rasio Utang Indonesia hingga Maret 2020 Masih Aman

Jokowi Sebut Defisit APBN Makin Bengkak Jadi 6,38 Persen Wakil Prasiden RI Ma’ruf Amin pimpin rapat percepatan pembangunan industri halal, Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/7/2020). (Dok. Setwapres)

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, rasio utang Indonesia masih dalam posisi aman hingga Maret 2020. Utang tersebut berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Ia mengatakan, pemerintah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp1.645 triliun. Posisi rasio utang Indonesia terhadap Prodok Domestik Bruto (PDB) per Maret 2020 tercatat sebesar 32,50 persen.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat membuka acara launching Buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional, yang diselenggarakan oleh INDEF.

“Masih berada di posisi aman sesuai dengan Undang-undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara yang menetapkan batas rasio utang sebesar 60 persen dari PDB," kata Ma’ruf, Senin (13/7/2020).

Ia menuturkan, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan extraordinary (luar biasa) berupa dukungan regulasi pembiayaan pembangunan, di antaranya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

"Terdapat dua hal penting dalam aturan ini. Pertama, ini merupakan jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan melalui pelebaran defisit APBN yang lebih luas hingga di atas 3 persen selama 3 tahun. Dan kedua, memperkuat koordinasi untuk bauran kebijakan antara sektor keuangan dan pemerintah dalam melindungi nasabah dan menangani ancaman stabilitas sistem keuangan," ujarnya.

Baca Juga: Dear Aktivis di Kampus, Pak Jokowi Butuh Bantuan Kalian, Nih!

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya