KSP Godok Program Senilai Rp204 Triliun untuk Pulihkan Ekonomi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Deputi III Kantor Staf Presiden, Panutan Sakti Sulendra Kusuma, mengatakan saat ini Kantor Staf Presiden (KSP) tengah menggodok program untuk pemulihan ekonomi nasional yang kena dampak COVID-19. Program pemulihan ekonomi nasional yang digagas pemerintah diharapkan bisa membantu rakyat yang terkena dampak pandemik COVID-19.
"Kita tak ingin skenario terberat itu terjadi (ekonomi memburuk akibat pandemik COVID-19). Ada beberapa perhitungan yang dampaknya cukup serius,” ujar Panutan, dalam program Podcast dari Bina Graha pada Kamis (2/7/2020).
Apa program kongkrit untuk memulihkan ekonomi yang digagas oleh KSP?
1. Gegara COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi dari 5,5 persen jadi 4,2 persen
Panutan menjelaskan pandemik COVID-19 menyebabkan pemerintah mengoreksi target pertumbuhan dari sekitar 5,5 persen menjadi 4,2 persen melalui program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana Rp677 triliun dari APBN untuk pemulihan ekonomi nasional.
Ia menambahkan, KSP bersama kementerian dan lembaga terkait menggodok program pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah menjalankan dua bentuk program, yaitu untuk sisi demand berupa program perlindungan sosial, sedangkan untuk sisi supply berupa program pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Menkes Terbitkan Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri
2. Program pemulihan ekonomi berawal dari perlindungan sosial
Editor’s picks
Panutan menerangkan, strategi dari pelaksanaan program tersebut akan mengikuti tahapan-tahapan, seperti berawal dari perlindungan sosial terlebih dahulu.
“Jadi, bila pandemik COVID-19 ini belum bisa ditangani dengan baik, tahapannya lebih pada perlindungan sosial. Tetapi, kalau misalnya pandemik ini mulai bisa dikendalikan maka tahapannya adalah ke program pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.
3. Program ekonomi nasional untuk perlindungan sosial memperoleh anggaran Rp204 triliun
Di dalam podkes itu, Panutan juga menyampaikan skenario berat karena harus menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi ke angka minus 0,4 persen. Artinya, jumlah orang miskin akan bertambah sebanyak 3,78 juta orang dan pengangguran akan bertambah sebanyak 5,23 juta orang. Menurut Panutan, program ekonomi nasional untuk perlindungan sosial mendapat alokasi sekitar 35 persen atau Rp204 triliun.
Adapun alokasi dana tersebut mencakup beberapa hal. Pertama, perluasan program PKH (Program Keluarga Harapan), dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta dengan nilai Rp37,4 triiyun. Kedua, perluasan program kartu sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta, dengan nilai per bulan naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.
"Ketiga, program bantuan langsung tunai dana desa nilainya Rp31,8 triliun. Keempat, insentif listrik bebas bayar untuk kelas 450 KVA dan diskon 50 persen untuk kelas 900 KVA dengan nilai Rp6,9 triliun," katanya menambahkan.
4. KSP sebut ada tiga strategi utama pemerintah dalam penanganan COVID-19
Untuk penanganan COVID-19 ini, pemerintah menerapkan tiga strategi utama. Pertama, penanganan sektor kesehatan. Kedua, perlindungan sosial untuk menahan daya beli masyarakat.
“Ketiga, yakni program pemulihan ekonomi nasional yang juga menjadi strategi utama selanjutnya,” kata Panutan lagi.
Baca Juga: MTI Kritik Pemerintah, Jangan Hanya Ojol Pikirkan Juga Anggota Organda