Modal Bermasalah 3 Tahun, Bank Muamalat Berharap Suntikan Investor
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bank Muamalat merupakan pioner dalam menerapkan prinsip syariah Islam. Sayangnya, dalam tiga tahun terakhir, bank umum itu menghadapi masalah permodalan.
Untuk membahas persoalan itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma'ruf Amin menggelar rapat bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat pada Senin, 24 September lalu. Sebagai informasi, Calon Wakil Presiden itu hadir karena menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat.
1. Tiga tahun bermasalah dengan permodalan
FOTO ANTARA/Rosa PanggabeanMa'ruf Amin mengakui, Bank Muamalat mengalami masalah permodalan sejak tiga tahun lalu. "Harus ada investor baru," kata Ma'ruf.
Selain itu, dia juga menilai pemerintah harus ikut memfasilitiasi keberadaan investor baru tersebut karena bank ini sudah memiliki "hubungan" dengan negara.
"Kan Komite Nasional Keuangan Syariah sudah dibentuk. Ketuanya presiden. Jadi hubungannya sudah dengan negara. Dan ekonomi syariah ini kan sudah menjadi sistem ekonomi nasional," jelasnya.
Di tengah kekalutan dalam menghadapi persoalan itu, Muamalat sempat menggelat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Juni 2018. Salah satu keputusannya adalah menyetujui Ilham Habibie sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat. Ilham merupakan anak Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. Ilham duduk di posisi itu untuk menggantikan Anwar Nasution mengundurkan diri.
2. Sejumlah investor sempat mencuat
ANTARA FOTOSejak awal tahun 2018, sejumlah nama dan badan usaha yang mencuat untuk memberi suntikan investasi ke Bank Muamalat. Pada Mei 2018, nama PT Bank Rakyat Indonesia muncul.
Editor’s picks
Namun isu akuisisi Bank Muamalat itu justu memberatkan saham BRI. Pengelola bank pelat merah itupun buru-buru menyatakan bahwa isu akuisisi masih bersifat informal. Hingga kini, tidak ada kepastian bagaimana kelanjutan rencana investasi tersebut.
Namun pada saat itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengaku pemerintah tidak pernah mengintervensi atau mendorong PT BRI untuk melakukan penjajakan dalam akuisisi PT Bank Muamalat Tbk.
"Itu semua adalah aksi korporasi. Antara pemegang saham pengendali/PSP (di Bank Muamalat) dan investor. Semuanya adalah proses bisnis," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/5).
Wimboh mengatakan Muamalat memang sedang mencari investor untuk membantu penambahan modal bank. Namun, ujarnya, seluruh calon investor yang dilirik Muamalat murni hasil penjajakan antara kedua pihak terkait, tanpa intervensi regulator dan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas BRI.
Sebelumnya di awal Mei 2018, ada tiga investor yang tertarik menyuntikkan dana ke Muamalat. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Bank Muamalat Indonesia kala itu, Achmad K Permana.
"Ada tiga calon investor, yang dari luar dua, dalam negeri satu. Tiga-tiganya masih on progress. Tapi saya belum bisa konfirmasi siapa spesifiknya sampai nanti kalau sudah sign dan agree dengan kami," ujar Achmad di Jakarta, Jumat.
Ia hanya menyebutkan, dua calon investor dari luar negeri itu konsorsium yang berasal dari Singapura dan Timur Tengah. Namun, ketika ditanya investor dari dalam negeri adalah bank BUMN, Achmad menolak untuk mengkonfirmasi. "Jadi ada dari dalam negeri juga. Setelah confirm, nanti kami disclosed siapa," ujar Achmad.
Baca Juga: 7 Perbedaan Pelemahan Rupiah di Krisis 1998 dengan Kondisi Tahun 2018
3. Pangkal persoalan Muamalat
ANTARA FOTO /Ismar PatrizkiMasih dikutip dari Antara, pangkal permasalahan Muamalat adalah para pemegang saham yang tidak dapat menambahkan modal. Padahal penambahan modal dibutuhkan agar Muamalat dapat menumbuhkan aset dari angka Rp62 triliun dan melakukan ekspansi bisnis.
Namun, jika melihat indikator kinerja Muamalat, perlu ada pembenahan, seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang pada akhir 2017 menyentuh 4,3 persen, naik dari 3,8 persen di 2016.
Pada April 2018, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana sempat melontarkan harapannya agar pemerintah masuk dan menambah modal Muamalat. Hal itu dia ungkap di Komisi XI DPR.
Mekanisme masuknya pemerintah ke Bank Muamalat, dapat melalui aksi korporasi bank BUMN ataupun bank syariah milik BUMN. "Menurut saya ini adalah momentum kalau ada investor lokal apalagi kalau bisa masuk dari pemerintah," ujar Permana.
Sejak 2017, Bank Muamalat sudah merencanakan untuk melakukan aksi korporasi melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights issue) oleh investor strategis untuk menambah modal.
PT Minna Padi Investama disebut siap menjadi pembeli siaga rights issue Bank Muamalat, namun batal karena tidak mampu memenuhi kewajibannya sebelum tenggat waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan.
Baca Juga: Bareskrim Tangkap 5 Pelaku Pembobolan 14 Bank Senilai Rp14 Triliun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
