15 Gigawatt PLTU Batu Bara Segera Pensiun
Ilustrasi PLTU
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah mengidentifikasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang siap dipensiunkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan PLTU batu bara yang siap disetop kapasitasnya sebanyak 15 gigawatt.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam agenda Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform atau ETM sebagai bagian dari rangkaian KTT G20 di Bali, Indonesia.
"Setelah penilaian teknis dan diskusi dengan banyak pemangku kepentingan, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi 15 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini. Ini benar-benar ukuran yang besar," ujar Sri Mulyani, Senin (14/11/2022).
1. Sri Mulyani ungkap ancaman perubahan iklim
Unsplash.comDia menjelaskan betapa pentingnya Energy Transition Mechanism atau Mekanisme Transisi Energi. Sebab, bagaimanapun Indonesia adalah rumah bagi hampir 300 juta orang, di mana puluhan juta orang terpapar bencana alam, yang diperburuk oleh perubahan iklim.
"Perubahan iklim adalah ancaman global yang nyata, dengan dampak sosial ekonomi yang luas, bahkan lebih signifikan dan bertahan lama dibandingkan dengan pandemik COVID-19, dan yang akan semakin meningkat jika kita tidak mengambil tindakan keputusan," ujarnya.
Oleh karena itu, percepatan transisi menuju ekonomi hijau harus menjadi upaya bersama agar dapat melindungi masyarakat dunia termasuk Indonesia dari dampak bencana perubahan iklim.
Baca Juga: Korban Tewas Akibat Ledakan Tambang Batu Bara di Turki Jadi 41 Orang
2. Indonesia berkomitmen turunkan emisi karbon
Editor’s picks
ilustrasi asap pabrik (freepik.com/wirestock)Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memaparkan bahwa dalam Nationally Determined Contribution (NDC), yang merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 32 persen dengan upaya sendiri atau 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
"Agar kita semua dapat mewujudkan komitmen yang kredibel, pembiayaan tentunya sangat penting," ujarnya.
Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, belum lama ini mengeluarkan peraturan presiden tentang percepatan pengembangan energi terbarukan, yang dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk transisi energi yang terjangkau.
"Semoga ini akan mengarah pada pendekatan praktis untuk memenuhi ambisi Net Zero kami pada tahun 2060 atau lebih cepat," kata Sri Mulyani.
3. Upaya Indonesia melakukan transisi energi tidak mudah
Ilustrasi PLTU. (Dok. Istimewa)Indonesia berambisi untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dengan mulai menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun, upaya melakukan transisi energi bukan pekerjaan rumah yang mudah.
"Proses transisinya tidak mudah. Kami tidak bisa hanya berkomitmen dalam retorika, dan itulah mengapa kami bekerja sangat keras dalam rencana yang sangat detail, dan ini akan membutuhkan investasi yang signifikan," tambahnya.
Baca Juga: Daftar 7 Saham Batu Bara dengan Pendapatan Tertinggi di Indonesia
Berita Terkini Lainnya
