Anggaran Jumbo untuk Kemiskinan Tak Efektif? Ini Kata Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto (dok. Youtube Kemenko Maritim dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa anggaran untuk penanganan kemiskinan sudah tepat sasaran, misalnya yang dalam bentuk program perlindungan sosial (perlinsos).
"Pemerintah sekarang punya program perlindungan sosial, ini sudah tepat sasaran," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).
Pemerintah juga punya program penanganan kemiskinan ekstrem dengan target nol kemiskinan ekstrem di 2024. Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan sasaran prioritas sebanyak 212 kabupaten/kota.
Baca Juga: Garis Kemiskinan RI Naik 5,95 Persen, Tertinggi dalam 9 Tahun!
1. Program PCPEN dikembalikan ke masing-masing K/L
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Atas berakhirnya PPKM, pemerintah mengembalikan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).
"Kan sekarang tidak ada PEN. Jadi semua kembali ke K/L masing masing. Untuk perlindungan sosial di Kemensos, ntuk UMKM di Kemenkop UKM," tambah Airlangga.
Baca Juga: Menpan RB Buka Suara soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat
2. Menpan RB soroti anggaran kemiskinan Rp500 triliun
Editor’s picks
Azwar Anas (IDN Times/Margith Juita Damanik)Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal kabar anggaran kemiskinan yang disebut tersedot untuk rapat.
Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, kita salah pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas, melansir ANTARA, Minggu (29/1/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Anggaran Perlinsos Rp476 T Jangan Dikorupsi
3. Anas sebut ada program pengentasan kemiskinan belum sejalan dengan tujuan
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Anas menjelaskan ada sebagian program kemiskinan yang belum selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan.
Dalam rapat bersama kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu, Anas memaparkan bahwa logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Menurutnya bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
“Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan bayi malah tidak dialokasikan,” ujar Anas.
Berita Terkini Lainnya
