Anggota DPR Usul BBM Subsidi Dibuatkan Fatwa MUI
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI Willy M Yoseph mengusulkan agar diterbitkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar BBM subsidi hanya boleh dibeli oleh orang miskin atau tidak mampu. Usulan tersebut sudah dia sampaikan kepada pihak MUI provinsi di daerah pemilihannya saat sedang reses.
Hal itu disampaikan Willy saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
"Saya diskusi dengan Ketua MUI Provinsi bagaimana saya katakan kalau dibuatkan fatwa saja untuk yang subsidi itu, artinya memang diarahkan kepada orang miskin atau yang tidak mampu," kata dia dalam rapat kerja.
Baca Juga: Pertalite Bakal Naik, Cek Daftar Harga BBM Terbaru
1. Berbagai upaya yang sudah dilakukan tetap membuat BBM subsidi jebol
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Willy berpendapat bahwa berbagai aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tak membuahkan hasil. Sebab, pada akhirnya kuota BBM subsidi tetap jebol dan membebani APBN. Pemerintah saat ini menetapkan subsidi energi termasuk BBM sebesar Rp502 triliun.
Oleh karenanya demi mengamankan BBM subsidi, alias tidak dibeli oleh mereka yang tidak berhak, dia menyarankan diterbitkan fatwa. Usulan tersebut ajukan kepada Menteri ESDM.
"Ya secara hukum sudah orang tidak peduli, kemudian juga diawasi juga tidak ada hasilnya, tetap jebol. Dicoba lagi dengan cara yang luar biasa mungkin menggunakan fatwa, ini usul, Pak Menteri, ya, usul aja," tuturnya.
2. Pemerintah punya tiga skenario terkait masalah BBM subsidi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengungkapkan ada tiga pemikiran dari pemerintah untuk mengatasi masalah BBM, yakni menambah subsidi, mengendalikan konsumsi, atau menaikkan harga.
Editor’s picks
"Pemikirannya cuma 3 kan jadinya. Satu, subsidinya naik menjadi mendekati Rp700 triliun, ya kan, Rp698 triliun. Kedua, volumenya dikendalikan, karena kalau volumenya terus ya tadi. Kalau dikendalikan kan berarti harus ada yang boleh dan gak boleh beli, boleh belinya berapa, atau yang ketiga naikin (harga) BBM-nya," kata Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).
Apapun keputusannya, dijelaskan Sri Mulyani akan disampaikan di dalam rapat pemerintah. Para menteri dan pihak terkait lainnya saat ini saling berkoordinasi untuk memutuskan yang terbaik.
"Semuanya kombinasi di antara tiga ini. Tiga-tiganya gak enak, iya kan? Tiga-tiganya sama sekali gak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, seperti yang saya sampaikan dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," sambungnya.
3. Pemerintah pertimbangkan daya beli hingga pemulihan ekonomi
IDN Times/Arief RahmatSri Mulyani menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat semua keputusan, yakni daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat menengah atas disebut Sri Mulyani memang sedang meningkat pesat. Namun, itu tidak bisa disamakan dengan kelompok masyarakat 40 persen terbawah.
"Jadi kita harus memilih atau mencoba mencari supaya masyarakat yang 40 persen yang terbawah ini, yang memang harus menjadi fokus kita, bisa ditolong," tuturnya.
Pertimbangan kedua adalah kapasitas APBN. Dia menjelaskan bahwa subsidi energi melalui APBN sudah naik tiga kali lipat menjadi Rp502 triliun. Itu dapat dilakukan karena penerimaan negara sedang bagus.
"itu pun tidak cukup. Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar, (pembayaran subsidi dan kompensasi) meluncur ke 2023. Kan seperti yang tadi saya jelaskan, tahun 2022 ini saya masih membayar yang 2021, Rp104 triliun, kompensasi. Ini kalau gak selesai nanti meluncur lagi ke 2023," jelas Sri Mulyani.
Pertimbangan terakhir adalah pemulihan ekonomi. Dinilai bahwa pemulihan ekonomi kuartal II terbilang memuaskan. Namun pemerintah harus melihat komposisi dari pemulihan ekonomi.
"Terutama konsumsi tadi, masyarakat atas mungkin kuat, yang di bawah kurang. Ini semuanya harus kita lihat, setiap kenaikan memberikan dampak ke segmen masyarakat mana dan apakah kita punya instrumen untuk meminimalkan dampak negatifnya," tambahnya.
Baca Juga: Kuota Pertalite dan Solar Subsidi Terancam Ludes Oktober Ini
Berita Terkini Lainnya
