BPK Awasi Program Ekonomi Hijau Pemerintah
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (setkab.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ekonomi hijau sebagai salah satu aspek signifikan untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
BPK memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan kinerja untuk memastikan efektivitas program terkait ekonomi hijau (green economy) yang dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat.
“Pemeriksaan kinerja sangat penting dalam memastikan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dana publik atau program pemerintah," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Menganyam Bisnis Keberlanjutan, Memutar Roda Ekonomi Hijau
1. BPK kumpulkan lembaga pemeriksa keuangan sedunia
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wartapemeriksa.bpk.go.id)BPK dengan dukungan Public Financial Management-Bank Dunia menyelenggarakan Seminar Internasional bertema “Leveraging Performance Audit Impact towards Green Economy”.
Seminar tersebut diselenggarakan untuk memperoleh pemahaman dan wawasan untuk peningkatan dampak pemeriksaan kinerja, khususnya pada ekonomi hijau melalui berbagi pengetahuan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Seminar internasional tersebut dilakukan secara hibrida dan berlangsung selama tiga hari pada 5-7 Juni 2023, di Jakarta. Kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan Presidensi ASEAN 2023, di mana ASEAN adalah Epicentrum of growth.
Agenda tersebut diikuti oleh berbagai lembaga pemeriksa keuangan atau Supreme Audit Institutions (SAI), khususnya dari negara-negara ASEAN, dan berbagai lembaga nasional dan internasional terkait green economy dan pemeriksaan kinerja.
Lembaga yang dimaksud meliputi pimpinan BPK, pejabat kementerian negara/lembaga, senior officials dari SAIs dan organisasi badan pemeriksa sedunia (INTOSAI), juda dari INTOSAI Development Initiative (IDI), Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Pusat Energi ASEAN, Pemimpin GPS ASEAN, SDG Center Universitas Padjajaran serta Kantor Akuntan Ernst and Young.
2. Berbagai lembaga pemeriksa keuangan bakal berkolaborasi
Gedung BPK RI. (IDN Times/Rochmanudin)Lembaga pemeriksa keuangan atau SAI, menurut Isma Yatun memainkan peran penting dalam memastikan pencapaian SDGs melalui audit program pemerintah yang relevan. Dia juga menyoroti faktor dan tingkatan dampak pemeriksaan kinerja, terutama dalam ekonomi hijau.
"SAI tidak dapat bekerja sendiri, sehingga seminar ini menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dari perspektif multi-stakeholder guna mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan wawasan untuk berkolaborasi secara strategis," tuturnya.
Seminar internasional tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang bermanfaat, yaitu berupa prosiding yang kemudian diedarkan dan digunakan untuk menyusun rencana aksi, sekaligus untuk penyelenggaraan seminar internasional berikutnya pada tingkatan yang lebih tinggi pada Januari 2024.
Baca Juga: Slamet Hadi Purnomo Terpilih Jadi Anggota BPK RI, Segera Diumumkan DPR
3. Pemerintah pastikan dukungan terhadap ekonomi hijau
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menekankan bahwa pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi kunci masa depan ASEAN. Pada tahun 2025, ASEAN menargetkan 23 persen energi terbarukan dan 20 persen kendaraan berbahan bakar listrik.
Dia menegaskan, pemerintah benar-benar mendukung rencana transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk yang terintegrasi dengan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, di Malinau, Kaltara, Rabu (1/3/2023).
“Karena energinya hijau, produk-produk yang dihasilkan nanti yang di Bulungan, di Kawasan Industrial Park Indonesia di Bulungan, juga produk-produk hijau, produk-produk yang emisi karbonnya rendah, produk-produk yang memiliki harga yang premium tetapi kompetitif. Karena apa? Energinya dari energi hijau dari Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau,” ujar Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab).
Berita Terkini Lainnya
