Debitur yang Utang ke Negara Diburu, Totalnya Rp170,23 Triliun
Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengejar piutang negara sebesar Rp170,23 triliun yang tercatat dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Piutang yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) itu totalnya mencapai 45.524 berkas.
Demi mempercepat pengurusan piutang negara tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. PP 28 Tahun 2022 bertujuan untuk memperkuat tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara.
"Latar belakang munculnya PP 28/2022, antara lain upaya percepatan/akselerasi dalam pengurusan piutang negara. Jadi kita akan mempercepat pengurusan piutang negara," kata Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Encep Sudarwan dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/9/2022).
Baca Juga: Lirik Lagu Gadis Selebriti - Slank, PDKT Gak Perlu Buru-Buru
1. Pemerintah batasi akses debitur terhadap layanan publik
ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe)Dia menjelaskan bahwa salah satu muatan dalam PP 28/2022 adalah mengatur upaya-upaya pembatasan keperdataan hingga penghentian layanan publik kepada debitur. Contohnya, pemerintah akan membatasi akses keuangan debitur yang belum menyelesaikan utangnya, yakni tidak boleh mendapatkan kredit maupun pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
Kemudian pembatasan layanan keimigrasian, mulai dari penerbitan paspor, visa, dan sebagainya. PUPN juga bisa melakukan pembatasan layanan bea cukai dan PNBP, pembatasan perolehan surat keterangan fiskal.
Debitur yang belum melunasi utang kepada negara juga tidak bisa mengikuti lelang dan pengadaan atau mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahkan sampai kepada pembatasan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta tindakan keperdataan/layanan publik lainnya.
"Ini hal yang baru yang ada di PP 28 yang sebelumnya tidak ada," ujar Encep.
Editor’s picks
Baca Juga: Penerima Beasiswa LPDP Harus Kembalikan Dana Jika Ogah Pulang ke RI
2. Aturan baru juga berlaku untuk debitur BLBI
Ilustrasi BLBI (IDN Times/Arief Rahmat)Encep memastikan bahwa PP 28/2022 juga berlaku untuk pengurusan piutang negara terhadap debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Tentu saja PP ini bisa digunakan oleh Satgas BLBI untuk memperkuat dalam rangka penagihan tadi. Misalkan dari Satgas BLBI perlu melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas, bisa digunakan. Jadi PP ini memperkuat tugas-tugas dari Satgas BLBI," ujarnya.
3. Pemerintah perkuat pembatasan terhadap debitur piutang negara
ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe)Dalam rangka memperkuat pembatasan keperdataan atau penghentian layanan publik, dalam PP ini diatur tentang kewajiban bagi kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah untuk memberikan dukungan.
Dukungan yang dimaksud, baik berupa data atau informasi yang diminta PUPN termasuk untuk melakukan pembatasan keperdataan serta penghentian layanan publik. Selanjutnya, PUPN akan dapat membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak pasca terbitnya PP ini.
Selain itu PP ini juga memuat beberapa materi penting, diantaranya pemberian perlindungan hukum bagi pembeli lelang barang jaminan PUPN, terutama jika masa berlaku sertifikat hak kepemilikan sudah habis, penguatan tindakan pencegahan ke luar negeri bagi para debitur, penguatan upaya pengosongan agunan yang terjual lelang dengan bantuan aparat kepolisian, serta, perlindungan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas PUPN.
Baca Juga: Pakar Hukum: Hati-hati, Kerja Satgas BLBI Bisa Mempermalukan Jokowi
Berita Terkini Lainnya
