Tuai Kritik, Luhut Buka Suara soal Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk turun tangan membantu menangani permasalahan minyak goreng. Luhut buka suara mengenai hal tersebut.
"Begitu Presiden minta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak, saya langsung ke hulunya," kata dia dalam Seminar Nasional STTL Tahun 2020 yang disiarkan di saluran YouTube STTAL, Rabu (25/5/2022).
Baca Juga: Anggota DPR Kritik Penugasan Luhut Kontrol soal Minyak Goreng
1. Luhut ungkap ada perusahaan kelapa sawit berkantor pusat di luar negeri
Luhut menjelaskan semua perusahaan kelapa sawit harus diaudit supaya diketahui berapa luas lahan yang dikuasai pengusaha kelapa sawit, berapa luas lahan plasma, berapa produksinya, dan berapa keuntungan mereka.
Mantan Menkopolhukam itu juga ingin mencari tahu di mana letak kantor pusat perusahaan yang mempunyai lahan di Indonesia. Lantas, dia menyebut ada perusahaan yang kantor pusatnya di luar negeri.
"Saya lapor Pak Presiden 'Pak, headquarter-nya (kantor pusatnya) harus semua pindah di sini'. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektare, headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri," ujarnya.
Baca Juga: Luhut Ditugasi Urus Migor, Demokrat Sebut Jokowi Bergantung Banget
2. Bagi Luhut yang penting masalah minyak goreng beres
Editor’s picks
Menurutnya, yang terpenting untuk dipikirkan bukan perkara dirinya yang diminta untuk membantu mengurusi masalah minyak goreng melainkan fokus kepada tujuannya.
"Itu yang penting dipikirkan, bukan hanya sekedar ini siapa yang nanganin, situ nanganin, mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres ya. Jadi buat saya adalah ingat itu berpegang teguh pada tujuan," katanya.
3. Luhut tepis tudingan soal menteri segala urusan
Luhut pun menampik soal anggapan yang muncul bahwa dirinya merupakan menteri segala urusan. Dia menekankan hanya bekerja sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
"Orang pikir ini menteri segala macam, ndak, saya bukan menteri segala macam, saya hanya Menteri Koordinator Bidang Maritim. Tapi maritim itu kan luas, 70% lebih Indonesia adalah laut, itu orang lupa," sebutnya.
Menurutnya Indonesia harus mengintegrasikan semua kemampuan untuk mencapai sasaran. Pengalaman yang dimilikinya, lanjut Luhut, terbawa sampai sekarang saat dia mendapatkan penugasan.
"Saya bisa membuat terintegrasi semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Presiden kepada saya. orang banyak tidak sadar itu," tambah Luhut.
Baca Juga: Luhut Diminta Jokowi Bantu Distribusi Minyak Goreng di Jawa-Bali