Menkeu Sri Mulyani Bantah Anggaran Kemiskinan Dipakai Buat Rapat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas yang menyebut penggunaan anggaran kemiskinan Rp500 triliun tidak tepat sasaran karena digunakan untuk rapat atau seminar di hotel.
Sri Mulyani memastikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan langsung menyasar masyarakat miskin yang membutuhkan. Dia mencontohkan, program perlindungan sosial (perlinsos) diberikan berdasarkan nama (by name), berdasarkan alamat (by address) dan berdasarkan nomor rekening (by account number).
"Gak ada (anggaran kemiskinan untuk) seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
1. Tahun lalu dianggarkan Rp460 triliun dan langsung menyasar ke masyarakat
ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)Bendahara negara itu menjelaskan, anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, yang Rp460 triliun di tahun lalu, sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin.
Misalnya saja program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako dan lain sebagainya diberikan by name, by address dan by account number. Kemudian, program-program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) juga langsung menyasar kepada yang membutuhkan.
"Yang tadi membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan, dukungan untuk lansia yang kurang mampu itu semuanya adalah langsung dilakukan," tuturnya.
Baca Juga: Soal Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat, Pengamat Semprot Menpan RB
2. Anggaran seminar kemungkinan berasal dari pos belanja lain
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Sri Mulyani meluruskan bahwa kegiatan rapat ataupun seminar yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga bersumber dari pos-pos belanja lain, bukan dari pos belanja kemiskinan.
"Mungkin maksudnya di dalam belanja barang secara umum, belanja barang secara umum dari kementerian/lembaga," jelasnya.
Sejak lama pemerintah sudah mendorong agar belanja untuk perjalanan dinas, seminar dan rapat di luar dapat dikurangi.
"Memang item yang seperti dulu sering disampaikan dari zaman kabinet sebelumnya, perjalanan dinas, kemudian untuk seminar, meeting segala macam itu kita minta untuk diturunkan dan itu sudah kita coba untuk terus kita turunkan," tuturnya.
3. Menpan RB soroti anggaran kemiskinan Rp500 triliun
.jpg)
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyoroti anggaran kemiskinan yang disebut tersedot untuk rapat. Dia menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, kita salah pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas, melansir ANTARA, Minggu (29/1/2023).
Menurutnya bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
“Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan bayi malah tidak dialokasikan,” ujar Anas.
Baca Juga: Anggarannya Buat Rapat, Begini Kondisi Kemiskinan Indonesia
Berita Terkini Lainnya
