Menteri Investasi Akui UMKM Belum Dapat Perhatian Penuh dari Negara
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal itu terlihat dari penyaluran kredit perbankan kepada UMKM yang masih sedikit.
Berdasarkan data yang dia ketahui, total kredit yang disalurkan oleh bank di dalam negeri mencapai Rp6.300 triliun, yang mana Rp300 triliun disalurkan sebagai kredit ke luar negeri, dan ke dalam negeri sekitar Rp5.900 triliun.
"Tahu gak untuk UMKM berapa? tidak lebih dari 20 persen, hanya sekitar Rp1.127 triliun. Itulah saya katakan bahwa negara belum hadir sepenuhnya untuk mengurus UMKM," katanya dalam Kegiatan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan, Kamis (21/7/2022).
Baca Juga: Jokowi Ajak UMKM yang Sudah Punya NIB segera Cairkan Pinjaman
1. UMKM tak mendapatkan pinjaman dari bank karena belum mengantongi izin
Ilustrasi Bank. (IDN Times/Aditya Pratama)Penyaluran kredit kepada UMKM sedikit lantaran kebanyakan dari mereka masih informal karena tidak memiliki Nomor Induk Berusaha. Jika sudah mempunyai NIB, pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman dari bank.
"Kenapa UMKM tidak mendapat kredit yang layak? UMKM kita dari 64 juta yang formal itu tidak lebih dari 50 persen, selebihnya informal karena tidak punya izin. Nah, kalau tidak punya izin maka tidak mungkin perbankan menyalurkan kredit, itu soalnya," ujar Bahlil.
Pemerintah kini telah memiliki sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Itu akan memudahkan UMKM mendapatkan izin.
"Makanya sekarang tanggung jawab kita adalah membuat izin gratis untuk UMKM lewat OSS agar mendapat fasilitas pendanaan dari perbankan," katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: 8 Sumber Pendanaan UMKM, Bisa buat Modal Awal
2. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia
Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)Padahal, lanjut Bahlil, ketika Indonesia mengalami krisis pada 1998 yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha kakap.
Dia menceritakan bahwa saat itu Indonesia mengalami defisit sekitar 13 persen, inflasi 88 persen, dan cadangan devisa Indonesia sisa 17 miliar dolar AS. Di saat itu pengusaha-pengusaha besar sebagian meninggalkan Indonesia, dan ada yang mempailitkan diri.
"Tetapi UMKM berdiri kokoh di Republik untuk mempertahankan ekonomi nasional kita. Tapi jujur saya ingin mengatakan bahwa negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus UMKM ini," papar dia.
3. Pemerintah ajak pelaku UMKM manfaatkan KUR dengan bunga 3 persen
ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)Pemerintah kini mempercepat penerbitan NIB kepada pelaku UMKM agar mereka bisa mendapatkan pinjaman di bank. Mereka bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jadi bunga KUR saat ini hanya 3 persen per tahun.
"Bapak Presiden telah membuat program untuk KUR Rp370 triliun di tahun 2022, bunganya cuma 3 persen. (Dana KUR) Rp370 triliun itu untuk bapak/ibu UMKM yang betul-betul mau usaha, bukan untuk kredit kepada dunia pengusaha yang besar, bukan itu," tambah Bahlil.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Penyaluran KUR Harus Diiringi Pembinaan Kualitas
Berita Terkini Lainnya
