Menteri PUPR Ogah Infrastruktur Dibangun Pakai Material Impor!
Ilustrasi pembangunan infrastruktur tol trans Sumatra (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, melarang impor material untuk membangun infrastruktur, kecuali terpaksa. Penggunaan komponen produk dalam negeri bertujuan untuk menjaga roda ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Basuki saat Halal bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1443 H secara virtual di kantor Kementerian PUPR bersama para jajaran di lingkungan Kementerian PUPR.
Baca Juga: Menteri Basuki Tinjau Peningkatan Kualitas Jalan Batanghari II-Zona 5
1. Basuki larang impor dan dorong pemanfaatan produk lokal
Ilustrasi pembangunan jalan tol. ANTARA FOTO/Irwansyah PutraDia berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional. Dalam belanja infrastruktur, Basuki menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri. Jika terpaksa impor maka harus diketahui oleh pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) dan dipastikan benar-benar tidak tersedia produksi dalam negeri.
"Pasca pandemik ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor," katanya dikutip IDN Times dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Kamis (12/5/2022).
Baca Juga: Anies Tawarkan Proyek Transportasi dan Infrastruktur Jakarta ke UEA
2. Belanja infrastruktur harus dipercepat sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi
Editor’s picks
IDN Times/Arief RahmatBasuki meminta seluruh jajaran Kementerian PUPR tetap menjaga ritme kerja dan mempercepat belanja infrastruktur setelah libur Lebaran. Itu bertujuan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemik COVID-19, dengan menyerap tenaga kerja dan menjaga daya beli masyarakat.
"Tolong dipercepat, nanti akhir Mei 2022 kita lakukan Midterm Review. Tahun ini sangat krusial untuk bisa kita manfaatkan dalam meringankan beban anggaran 2023. Tetapi langkah percepatan harus tetap menjaga kualitas produk dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik, kompetitif, transparan, dan akuntabilitas," tegas Basuki.
Baca Juga: 3 Tips Investasi Tanpa Rasa Panik, Pelajari Dulu Yuk!
3. Pemerintah akan evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran
Foto udara suasana antrean kendaraan pemudik dari arah Jakarta yang akan memasuki Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/4/2022). (ANTARA FOTO/Aji Styawan)Dia menyampaikan apresiasi Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada seluruh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan mudik Lebaran 2022, termasuk kepada Kementerian PUPR dalam mempersiapkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan para pemudik.
"Presiden mengucapkan terima kasih atas manajemen arus mudik dan arus balik yang baik, sehingga tidak ada complaint yang menonjol. Alhamdulillah, walaupun masih dengan keterbatasan prasarana, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dapat merekayasa lalu lintasnya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Pasti ada kekurangan karena traffic nya memang luar biasa. Untuk itu, kita akan evaluasi agar tahun depan dapat lebih baik lagi," tambah Basuki.
Berita Terkini Lainnya
