Menteri PUPR SMS Sri Mulyani Minta Uang Perbaikan Jalan Segera Cair
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menghubungi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui SMS agar anggaran perbaikan jalan segera dicairkan.
"Saya baru SMS beliau tadi bahwa kami sudah mengusulkan ini. Saya mohon supaya ini bisa selesai dokumen anggarannya bulan ini juga. Kalau bisa 2 minggu ini supaya kami bisa melakukan pengadaannya baik melalui lelang maupun e-katalog, sehingga janji Presiden Juli mulai kita akan mulai," kata Basuki ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Baca Juga: Ambil Alih Jalan Rusak Parah di Daerah, PUPR: Bukan karena Viral!
1. Dokumen usulan sudah diserahkan ke Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Dia menjelaskan, telah diputuskan alokasi anggaran Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan. Menindaklanjuti itu, pihaknya dengan Bappenas sudah membuat prioritas. Pada tahap pertama, diusulkan anggaran senilai Rp14,6 triliun kepada Sri Mulyani.
"Itu untuk 32 provinsi, ruas jalannya 573 ruas, panjangnya 2.873 km, jembatannya 2.363 meter, anggarannya Rp14,6 triliun. Ini yang baru kami usulkan tanggal 5 kemarin, Senin. Itu lampirannya tebal ditandatangani saya dan Pak Menteri Bappenas. Ini sekarang sudah di Menteri Keuangan," sebutnya.
Baca Juga: Ambil Alih Jalan Rusak di Daerah, PUPR: Pemdanya Tak Mampu
2. Proses di e-catalog bisa lebih cepat dibanding tender
tampilan situs e-katalog (e-katalog.lkpp.go.id)Menurutnya, proses yang ada di e-catalog bisa dilakukan selama dua pekan. Oleh karena itu, Basuki berharap, pengerjaan jalan rusak itu bisa dimulai pada Juli 2024 mendatang.
"Jalan kabupaten/kota, karena jumlahnya ini banyak. Jalan nasional ini kan kayak pohon, batangnya jalan nasional, cabangnya jalan provinsi, rantingnya jalan kabupaten/kota. Jadi, jalan nasional lebih sedikit dari jalan provinsi, lebih sedikit dari jalan kabupaten/kota. Maka, yang banyak kabupaten/kota," ujar Basuki di Kompleks istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5/2023).
Baca Juga: Jokowi Ambil Alih Jalan Rusak Lampung, Menteri PUPR: Juli Mulai Kerja
3. Jokowi tak ingin akses ekonomi di daerah terhambat
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Basuki mengatakan, Presiden Jokowi tak ingin akses ekonomi di daerah terhambat karena jalan rusak. Karena itu, Jokowi ingin adanya perbaikan jalan secara masif.
"Dulu ada yang (bawa) jeruk sampai sini, itu karena tidak ditangani dengan baik karena anggaran, bukan gak ada prioritas. Tapi memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas," kata dia usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Berita Terkini Lainnya
