Pemerintah Mau Bangun Tol Puncak, DPR: Satu-satunya Solusi Kemacetan
Ilustrasi - Kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/2/2022). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berpendapat pembangunan jalan tol puncak menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan raya Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Oleh karena itu, Komisi V mendukung percepatan pembangunan tol puncak yang diwacanakan oleh pemerintah sepanjang 18 kilometer (km) dengan rute Caringin - Cisarua - Gunung Mas.
“Setelah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Waskita, pembangunan jalan tol sepanjang 18 km adalah satu-satunya solusi yang memungkinkan untuk mengurai kemacetan (di Puncak),” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dikutip IDN Times dari situs web DPR RI, Senin (20/6/2022).
Baca Juga: Melihat Rencana Pemerintah Bangun Tol Puncak, Begini Gambarannya
1. Opsi pelebaran jalan eksisting dinilai bukan solusi yang terbaik
Suasana Jalan Raya Puncak, Bogor. (IDN Times/Sunariyah)Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Lasarus menyebut opsi pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan di sepanjang Kawasan Puncak bukan opsi yang terbaik. Dengan demikian, opsi pembangunan jalan tol di Caringin, Cisarua, hingga Gunung Mas menjadi solusi efektif.
Kementerian PUPR memang telah menyampaikan ada dua solusi yang ditawarkan Dtijen Bina Marga selain pembangunan tol puncak, yang pertama melakukan pelebaran jalan. Akan tetapi hal tersebut terkendala dengan lahan yang sekarang sudah mahal.
Solusi kedua, penataan simpang. Hal tersebut dikarenakan hasil penilaian ada empat atau lima titik kemacetan di jalur tersebut.
Baca Juga: Pekerja Proyek Pembangunan Tol Cijago Depok Tertimbun Tanah 2 Jam
2. Tol puncak diyakini akan memberikan berbagai dampak positif
Editor’s picks
Ilustrasi jalan Tol (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Lasarus meyakini tol puncak memiliki dampak berkelanjutan, mulai dari efektivitas waktu perjalanan, manajemen transportasi, hingga perputaran ekonomi di sekitar kawasan Bogor.
"Kami mendukung segala upaya pemerintah dan setiap elemennya dalam pembangunan tol dan infrastruktur pendukung. Ikan sepat, Ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus," tambah Lasarus.
3. Ada dua skema jalan tol puncak
Ilustrasi Infrastruktur Jalan Kota (IDN Times/Arief Rahmat)Dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PUPR Bina Marga Hedy Rahadian, ada dua skema pengusahaan jalan tol, yaitu dengan jalur solicited dan jalur unsolicited atau biasa juga disebut prakarsa.
Jalur solicited masuk ke dalam rencana kerja (pipeline) Kementerian PUPR. Di Ditjen Bina Marga ada proses pra feasibility study (FS) yang tahun ini sedang dilakukan, kemudian FS, AMDAL, tanah dan sebagainya.
"Nanti akan dilihat apabila butuh dukungan pemerintah tentu akan masuk ke dalam antrean dukungan pemerintah," katanya melalui siaran pers.
Sedangkan jalur yang kedua yaitu jalur prakarsa. Hedy mengatakan itu bisa lebih cepat, dan sebagai salah satu solusi yang harus dieksplorasi.
"Kalau memang dari model bisnisnya yang teman-teman hitung memungkinkan untuk prakarsa, kita akan tawarkan secara prakarsa kalau ada yang berminat," ujarnya.
Baca Juga: Bangun Jalur Puncak II, Pemkab Bogor Masih Kurang Lahan 1,5 Hektare
Berita Terkini Lainnya
