Perusahaan Ini Boleh Potong Gaji 25 Persen, Bagaimana dengan THR?
ilustrasi THR (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Industri padat karya tertentu berorientasi ekspor diizinkan menyesuaikan besaran upah kepada pekerjanya, berlaku untuk eksportir yang terdampak perubahan ekonomi global.
Hanya saja, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan, tunjangan hari raya (THR) Lebaran tetap harus dibayarkan penuh atau 100 persen.
"Jadi, gaji terakhir itu sebelum kesepakatan (penyesuaian upah) itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," kata Indah dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Ini Perusahaan yang Diizinkan Pemerintah Potong Gaji 25 Persen
1. Bunyi aturan mengenai THR yang tak boleh dipotong
ilustrasi THR (IDN Times/Aditya Pratama)Perusahaan diizinkan memberikan upah paling sedikit 75 persen dari upah yang berlaku saat ini. Itu diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam Pasal 12 ayat 1 ditegaskan, penyesuaian upah tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, dijelaskan dalam ayat 2, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.
Baca Juga: Siap-siap! Jokowi Segera Umumkan THR PNS
2. Pembayaran iuran jaminan sosial pekerja harus mengacu upah sebelum kesepakatan
Editor’s picks
Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Istimewa/IDN Times)Indah juga menegaskan, perusahaan harus tetap membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) mengacu pada besaran upah sebelum adanya pemotongan upah yang disepakati.
"Pengusaha juga komplain 'Bu, kenapa gak diturunkan aja bayar jamsosteknya selama 6 bulan?' gak, jadi jangan pikir kita terlalu pro ke sana juga, gak, kita bilang tetap bayar jamsosteknya tetep," tegasnya.
Baca Juga: Daftar Iuran Wajib yang Jadi Potongan Gaji PNS, Apa Saja?
3. Syarat perusahaan boleh potong gaji pekerja
Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)Dia menambahkan, kebijakan penyesuaian upah hanya berlaku selama 6 bulan sejak Permenaker ini diundangkan pada 8 Maret 2023, dengan kriteria perusahaan yang diizinkan sebagai berikut:
- Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
- Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen
- Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.
Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor meliputi:
- Industri tekstil dan pakaian jadi
- Industri alas kaki
- Industri kulit dan barang kulit
- Industri furnitur
- Industri mainan anak
Penyesuaian upah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
